REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan program padat karya tunai telah menyerap 101.308 tenaga kerja selama masa pandemi Covid-19. Program padat karya tunai ini digalakkan dalam rangka menekan angka pengangguran.
"Progres fisik program padat karya tunai, dari rencana 23.230 lokasi telah dilaksanakan di 5.916 lokasi atau sebesar 25,5 persen yang menyerap 101.308 tenaga kerja atau sekitar 16,5 persen dengan anggaran Rp 1,79 triliun atau 15,6 persen," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Trisasongko Widianto dalam seminar daring di Jakarta, Rabu (17/6).
Dalam paparannya, ia mengatakan program padat karya tunai yang digelar Kementerian PUPR terdiri dari 15 kegiatan, dengan total penerima manfaat 613.513 orang dan anggaran sebesar Rp 11,4 triliun.
Sebanyak 15 kegiatan Padat Karya Tunai itu, antara lain enam kegiatan terkait sumber daya air, kemudian lima kegiatan terkait permukiman, dua kegiatan terkait jalan dan jembatan dan tiga kegiatan terkait dengan perumahan.
Selain itu, Dirjen Bina Konstruksi tersebut menambahkan bahwa untuk progreskegiatan reguler dengan pola padat karya TA 2020 telah menyerap 13.163 tenaga kerja atau 16,27 persen dengan anggaran Rp 81,37 miliar atau sekitar 12,43 persen.
"Kegiatan reguler dengan pola padat larya TA 2020 terdiri dari 18 kegiatan dengan total penerima manfaat 80.888 tenaga kerja dan anggaran Rp 654,4 miliar," kata Trisasongko Widianto dalam seminar daring yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Sebanyak 18 kegiatan reguler dengan pola padat karya, antara lain mencakup tujuh kegiatan terkait dengan sumber daya air, enam kegiatan terkait dengan permukiman, empat kegiatan terkait dengan jalan dan jembatan serta satu kegiatan terkait perumahan.
Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengapresiasi seluruh balai atas pelaksanaan program padat karya tahun 2020 untuk mendukung mitigasi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19 dalam mengurangi pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Menteri PUPR juga berpesan agar realisasi pelaksanaan program padat karya tunai (PKT) atau infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) seperti sanitasi berbasis masyarakat (Sanimas), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), program peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI) dan bantuan rrumahswadaya terus dipercepat karena sangat dibutuhkan masyarakat.
Pelaksanaan padat karya tersebut membantu masyarakat di seluruh Indonesia, yang memang saat ini sangat dibutuhkan untuk menekan angka pengangguran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika