REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Menteri Tenaga Kerja RI Immanuel Ebenezer mengevaluasi persoalan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih marak terjadi hingga saat ini dan pentingnya perlindungan jaminan sosial. Ia menilai, dari sisi regulasi, memang perlu dilakukan perbaikan. 

“Perlindungan kerja ini penting sekali, hari ini kita lihat komitmen Pak Prabowo Gibran, negara hadir dalam melihat kondisi ini,” ujar Wamenaker yang kerap disapa Noel dalam agenda Menuju Satu Dekade Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Dewas BPJS) Ketenagakerjaan Menyapa Indonesia bertajuk ‘Indonesia Incorporated, Quovadis: Arah Dunia Usaha di Ujung PHK’ yang digelar di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Senin (28/7/2025).

Noel menyinggung mengenai kondisi ketenagakerjaan Indonesia dalam menghadapi gelombang besar teknologi digital/AI dan pola kerja fleksibel yang menjadi tantangan baru. Ia menyebut, dalam menghadapi perubahan tersebut, Pemerintah dinilai belum mampu menciptakan regulasi-regulasi yang dibutuhkan. 

“Contoh sederhana soal regulasi digital. Kemarin kita lihat puluhan tahun problem ojek online dan sebagainya itu tidak terselesaikan. Karena apa? Karena tidak ada regulasi yang pasti, dan saya melihatnya negara kosong, negara sibuk berbisnis dengan dirinya, negara sibuk mempertahankan dirinya seperti ormas, yang sibuk hanya membuat regulasi-regulasi yang ujungnya hanya untuk memeras. Dan ini fakta yang terjadi,” ungkapnya. 

Menurutnya, kondisi itu terjadi karena persoalan yang begitu kompleks. Dari kacamata jaminan sosial, Noel menyebut tingkat kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam program jaminan sosial terbilang masih sangat rendah. Dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan sendiri tercatat sebesar Rp 820 triliun, angka yang menurutnya sangat rendah. 

“Di sisi lain, tantangan kita ke depan adalah produktivitas. Kalau produktivitas kita rendah, bagaimana membangun ekosistem yang bagus di dunia usaha,” kata dia. 

Noel kemudian menyebutkan mengenai tantangan global berupa kebijakan tarif yang dilakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Kebijakan tersebut dinilai turut memberikan dampak yang cukup kentara bagi Indonesia. 

“Kita hari ini berhadapan dengan perang tarif, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ini menjadi tantangan kita sebagai negara. Terkadang kita marah dengan realita apa yang dilakukan Donald Trump, tapi menurut saya apa yang dilakukan Donald Trump itu adalah bentuk negara,” ujar dia. 

Tak hanya itu, Noel juga menyebut bahwa orang terlalu mengkritisi produk-produk impor dari China, tetapi menurut Noel sikap Presiden China Xi Jinping adalah bentuk negara, yakni kemampuan mengintervensi. 

“Lalu, kita sebagai apa hari ini. Wujud negaranya hilang, kenapa? Kita diwariskan dengan persoalan yang tidak ada habisnya: budaya korup, budaya kompetisi yang tidak sehat, kolaborasi yang tidak jujur, bagaimana kalau pejabatnya juga ikut dalam permainan itu,” ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika