REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah masih mengkaji kebijakan mudik Lebaran 2020. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan dalam pembahasan selanjutnya sudah membuat rekomendasi untuk melarang mudik Lebaran 2020.
"Eselon satu sepakat rekomendasikan larangan mudik masyarakat," kata Budi dalam video conference, Jumat (27/3).
Dia menjelaskan, Kemenhub sepakat untuk melarang karena jika hanya imbauan dikhawatirkan masyarakat tidak mematuhinya. Untuk itu, Budi menegaskan rekomendasi larangan mudik segera disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
"Lebih lanjut forumnya di Pak Menko (Luhut Binsar Pandjaitan). Masih ada satu putaran ratas yang akan digelar untuk membahas larangan mudik," ujar Budi.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati kebijakan larangan mudik membutuhkan persetujuan yang lebih tinggi. Adita menuturkan, Kemenhub merekomendasikan hal tersebut karena mudik sangat berpotensi untuk perluasan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.
"Kita sekarang memang belum larang, tapi ada yang curi start. Sumedang itu tingkat ODP-nya meningkat karena ada yang mudik dari Jabodetabek," kata Adita.
Jika tidak segera ada pelarangan mudik, Adita khawatir wabah Covid-19 justru akan meluas. Untuk itu, Adita menegaskan Kemenhub merekomendasikan pelarangan mudik dan akan segera dibahas keputusannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
