Kamis 04 Jan 2018 15:05 WIB

Bansos dan Dana Desa Jadi Strategi Atasi Kemiskinan di 2018

Rep: Ahmad Fikri Noor/ Red: Dwi Murdaningsih
Pemulung cilik berjalan saat mencari sisa sampah di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (16/5). Bank Dunia melaporkan sekitar 870 juta orang hidup sangat miskin di negara dunia dan jaminan sosial adalah salah satu upaya efektif mengakhiri kemiskinan p
Foto: Tahta Aidilla/Republika
Pemulung cilik berjalan saat mencari sisa sampah di daerah Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (16/5). Bank Dunia melaporkan sekitar 870 juta orang hidup sangat miskin di negara dunia dan jaminan sosial adalah salah satu upaya efektif mengakhiri kemiskinan p

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro meyakini tingkat kemiskinan bisa terus menurun pada 2018. Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di kisaran 9,5 hingga 10 persen atau menyentuh digit tunggal.

"Saya kira angka (tingkat kemiskinan) 10,12 persen yang dirilis BPS per September 2017 adalah modal awal yang bagus untuk kita bisa mencapai tingkat kemiskinan single digit," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (4/1).

Bambang mengatakan, untuk menjaga momentum baik tersebut, pemerintah perlu menjaga kepastian penyaluran berbagai bantuan sosial untuk mengatasi kemiskinan. Ia mengaku, Kementerian Keuangan telah siap mengucurkan dana desa. Begitu pula, Kementerian Sosial berkomitmen beras sejahtera (rastra) bisa digelontorkan sejak awal tahun.

"Tentunya di 2018 ini masih banyak yang harus dikerjakan. Yang pasti, semua macam bantuan tepat sasaran terutama terkait rastra itu harus betul-betul tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat jumlah," ujar Bambang.

Bambang mengatakan, untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah akan mengupayakan perbaikan pelayanan dasar seperti status hukum, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, kelompok 10 persen masyarakat terbawah adalah pekerjaan terberat. Bambang mengatakan, untuk kelompok tersebut hanya bisa diangkat mendekati atau bahkan melewati garis kemiskinan apabila bantuan tidak benar-benar sampai.

Pemerintah mengaku akan terus memperbaiki data dan menjaga akurasinya. Selain itu, program bantuan yang bertumpu pada subsidi, menurut Bambang sulit mengatasi kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memperbaiki mekanisme pemberian bantuan sehingga lebih tepat sasaran. Ia mencontohkan, rastra secara bertahap akan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai dan disalurkan lewat perbankan.

"Mereka tidak pernah bisa menikmati langsung. Nah, kita perlu benar-benar sasar dan keakuratan data pada 10 persen terbawah itu persyaratan mutlak agar kita bisa menangani kemiskinan di level itu," ujar Bambang.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik melaporkan persentase penduduk miskin Indonesia turun menjadi 10,12 persen pada September 2017. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, penurunan kemiskinan dari Maret ke September 2017 adalah pencapaian terbaik dalam tujuh tahun terakhir.

"Penurunannya lebih cepat dibandingkan tujuh tahun terakhir. Turun 0,52 persen poin pada September 2017 dibandingkan Maret 2017," kata Suhariyanto di Jakarta, Selasa (2/1).

Suhariyanto mengatakan,jumlah penduduk miskin turun 1,19 juta jiwa dari Maret ke September 2017. Tercatat, masih terdapat 26,58 juta penduduk miskin pada September tahun lalu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement