REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan, menyatakan pemerintah sudah mengambil kebijakan terkait persoalan Freeport, yakni kepemilikan saham Freeport bagi Indonesia sebesar 51 persen. Hal itu diungkapkannya saat mengisi kuliah umum di Aula Barat Institute Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jawa Barat, Rabu (1/3).

"Saya kira kami akan tetap mencari solusi yang terbaik, sudah ada parameternya kita mau kepemilikan saham itu. Pemerintah Indonesia bisa dapat 51 persen," kata Luhut di hadapan ratusan mahasiswa ITB.

Disinggung apakah ada dana untuk saham 51persen tersebut, Luhut menyatakan bahwa banyak yang sudah berebut memberikan dana. "Ada (dana). Itu kan sudah grown field, bukan green field lagi, jadi orang sudah tahu cadangannya, sudah beroperasi, sudah approved, ya jadi orang berebutan mau kasih duit,” jelasnya.

Selain kepemilikan saham, Menko Luhut ini juga memaparkan, pihaknya pun telah melakukan beberapa kebijakan, khususnya untuk menyejahterakan rakyat, yakni dengan adanya pembangunan smelter (fasilitas untuk mengolah hasil tambang).

“Mengenai pembangunan smelter, kan nilai tambahnya untuk Pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia, menikmati dari segi pajak, lapangan kerja dan sebagainya. Kemudian masalah perpajakan, pajak itu kan tentu harus menyesuaikan dengan rezim pajak itu, di mana-mana di dunia juga begitu, tidak bisa nilainya down atau sama besarnya sepanjang masa,” jelasnya.

Soal pengelolaannya, lanjut Luhut, pihaknya mempercayakan putera-puteri Indonesia seperti Mahasiswa ITB, Mahasiswa ITS dan Mahasiswa berprestasi lainnya.

“Pengelolaan sekarang ini secara teknologi tadi saya bilang ada putra putri Indonesia dari ITB, ITS,  dan lain sebagainya, kan sudah ada di sana, tinggal nanti perusahaan mana saja yang mau ambil, bisa saja nanti mungkin Perusahaan Antam (perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan), bisa saja nanti berkombinasi dengan private sektor,” pungkasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika