Jumat 28 Nov 2025 19:04 WIB

ESDM Prioritaskan Pemulihan Kelistrikan Sumatera Terdampak Bencana Banjir

Pemerintah menilai keamanan sistem kelistrikan harus dijamin terlebih dahulu.

Rep: Frederikus Dominggus Bata/ Red: Ahmad Fikri Noor
Warga melintasi banjir di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).
Foto: ANTARA FOTO/Wawan Kurniawan
Warga melintasi banjir di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Kamis (27/11/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pemulihan kelistrikan di wilayah Sumatra yang terdampak bencana menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyampaikan fokus tersebut mencakup Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Riau yang tengah menghadapi gangguan infrastruktur akibat cuaca ekstrem. Pemerintah menilai keamanan sistem kelistrikan harus dijamin terlebih dahulu sebelum memperluas penanganan ke aspek lain.

Kementerian ESDM mencatat sejumlah titik mengalami longsor serta kerusakan jembatan yang menghambat pergerakan petugas dan peralatan. Kondisi ini membuat upaya pemulihan harus dikebut agar penyaluran listrik kembali stabil. ESDM meminta PLN mengatur langkah teknis secara cepat, terutama di area yang aksesnya kembali terbuka dan aman dijangkau.

Baca Juga

“Yang pertama kelistrikan, itu kan untuk daerah yang terdampak itu kan kelistrikannya harus dipastikan aman. Dan juga bagaimana penyaluran kalau ada kondisi yang menyebabkan sebagian infrastrukturnya yang terganggu. Jadi itu harus segera dipulihkan oleh teman-teman PLN,” ujar Yuliot di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Setelah kelistrikan, pemerintah juga menyoroti ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak. Jalur distribusi di beberapa titik terhambat akibat longsor dan putusnya jembatan. Pertamina Patra Niaga tetap menyalurkan BBM ke SPBU yang masih dapat dijangkau kendaraan suplai. Kementerian ESDM, Pertamina, dan BPH Migas menggelar konsolidasi untuk memperkuat cadangan BBM menjelang Natal dan Tahun Baru. Dari posisi 22 hari, cadangan akan dinaikkan menjadi 26 sampai 28 hari guna mengantisipasi fluktuasi permintaan dan hambatan distribusi.

Pemerintah memastikan antrean yang sempat muncul di beberapa daerah sudah terurai. Koordinasi lintas sektor tersebut diarahkan untuk menjaga ketahanan energi di kawasan terdampak bencana. Pemerintah menegaskan percepatan pemulihan infrastruktur menjadi kunci agar pelayanan energi kembali normal dan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Republika Online (@republikaonline)

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement