REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Bila mengacu pada pola pemupukkan 5:3:2 yang diajukan pemerintah, maka pada 2030 ,diperkirakan kebutuhan pupuk organik di Tanah Air, mencapai 6,9 juta ton per tahun. Padahal, saat ini, Pupuk Indonesia (Persero) dan mitra perusahaan baru memproduksi pupuk organik rata-rata 2 juta ton per tahun. Karena itu, untuk mengembangkan pupuk organik, Pupuk Indonesia menjelanin kerja sama dengan sejumlah pemerintah daerah.
Pada September lalu, Pupuk Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur menjalin kerja sama mengenai pengelolaan sampah menjadi Pupuk Organik. Saat ini, Pupuk Indonesia sedang finalisasi feasibility study bersama dengan konsultan.
Kali ini, Pupuk Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kota Palembang menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang kerja sama Pengelolaan sampah menjadi Pupuk Organik. Ceremony penandatanganan dilaksanakan pada Jumat (23/12) di Graha Pupuk Sriwidjaja, Palembang.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat dan Wali Kota Palembang H. Harnojoyo, disaksikan oleh Komisaris Utama Pupuk Indonesia Bungaran Saragih. Pada saat ceremony Direktur Investasi Pupuk Indonesia Gusrizal dan Sekertaris Daerah Palembang Drs. Harobin Mastofa, Msi mewakili pimpinan masing-masing instansi bertukar plakat dan dokumen nota kesepahaman pengelolaan sampah menjadi Pupuk Organik.
Direktur Investasi Gusrizal mengatakan, bahwa kerja sama ini akan mengoptimalkan sinergi antara Pupuk Indonesia dengan Pemkot Palembang dalam hal pengelolaan sampah menjadi pupuk organik. “Selain itu, saat ini, kapasitas produksi pupuk organik nasional juga masih jauh di bawah kebutuhan. Terutama, bila menyesuaikan dengan pola pemupukan berimbang 5:3:2, yaitu 500 kg pupuk organik, 300 kg NPK dan 200 kg pupuk urea per hektar lahan pertanian," katanya dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id.
Kota Palembang dipilih sebagai wilayah pengembangan pupuk organik dengan memanfaatkan sampah kota karena potensi sampahnya yang cukup besar, yaitu sekitar 292 ribu ton pertahun, dengan potensi sampah organik sekitar 219 ribu ton per tahun. Selain itu, dibutuhkan tambahan pupuk organik di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Bangka Belitung sekitar 18 ribu ton per tahun.
"Selain itu, di Palembang juga ada anggota holding kita, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dapat mengembangkan kerjasama ini lebih lanjut,"kata Gusrizal.
Sekda Palembang Harobin mengatakan, bahwa pemkot menyambut baik keinginan Pupuk Indonesia ini. Dia mengatakan, kerja sama ini dapat segera direalisasikan dan diimplementasikan agar 'Palembang Emas di 2018' dapat tercapai.
"Dalam rangka persiapan Palembang sebagai tuan rumah Asian Games 2018, maka program ini sangatlah membantu agar kota menjadi lebih bersih," kata Harobin.
Kerja sama ini merupakan komitmen Pupuk Indonesia untuk mensinergikan kegiatan usahanya dengan program peningkatan kualitas lingkungan. Pupuk Indonesia sendiri saat ini dalam pengembangan pupuk organiknya menerapkan sistem kemitraan, yaitu bekerja sama dengan pengusaha swasta di berbagai daerah dimana Pupuk Indonesia memberikan lisensi dan formula pembuatan pupuk organik merk Petroganik.
Beberapa pengembangan telah dilakukan oleh Pupuk Indonesia seperti pengembangan produk pangan, perkebunan dan holtikutura, food estate, serta terkait studi teknologi alternatif pengganti gas bumi sebagai bahan baku industri pupuk. Pupuk Indonesia sendiri adalah BUMN pupuk yang bertugas mengamankan pasokan pupuk dalam negeri, khususnya untuk sektor tanaman pangan. Saat ini Pupuk Indonesia membawahi lima produsen pupuk, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kaltim, Pusri Palembang, Pupuk Iskandar Muda dan Pupuk Kujang Cikampek.
Ikuti Whatsapp Channel Republika