REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengeluaran pemerintah pada 2016 diperkirakan akan mencapai nilai Rp 50 triliun hingga Rp 100 triliun. Pembangunan infrastruktur yang semakin digenjot menjadi penggerak utama perekonomian tahun depan.
"Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2016 kami lihat akan bisa tumbuh diatas lima persen. Pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pada akhir 2015 akan semakin ditingkatkan lagi oleh pemerintah," ungkap Analis dari PT Investa Saran Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, Jumat (18/12).
Pembangunan infrastruktur terutama terdorong dengan adanya penyelenggaraan ajang olahraga terbesar di Asia pada September 2018. Indonesia akan menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan itu, terutama Jakarta dan Palembang yang ditunjuk sebagai tempat pertandingan.
"Pemerintah akan mengeluarkan dana baik untuk membangun infrastruktur pendukung maupun merenovasi fasilitas untuk Asean Games 2018. Selain itu pemerintah juga terlihat masih akan meningkatkan pembangunan infratruktur lainnya," lanjut Kiswoyo.
Adapun rendahnya harga minyak dunia yang ada di bawah level 60 dolar AS per barel dinilainya masih akan menguntungkan Indonesia. Indonesia yang masih menjadi negara net importir minyak itu pun membuat beban ekonomi tahun depan tak akan terlalu besar.
"Kami melihat ekonomi Indonesia di 2016 sudah mulai stabil dimana gejolak kurs rupiah-dolar AS juga akan berkurang," katanya.
Sementara, kenaikan suku bunga The Fed juga telah membantu meredakan faktor ketdakpastian di pasar ekonomi global. Pihaknya memprediksi kondisi ekonomi Indonesia di 2016 secara rata-rata akan jauh lebih baik daripada tahun ini.
Untuk pasar modal, mengingat keadaan harga komoditas masih jatuh, ia pun menyarankan investor untuk menjauhi saham berbasis komoditas.
"Kami juga menyarankan untuk menjauhi saham saham yang memiliki utang besar serta saham yang memiliki likuiditas kecil dan fundamental jelek. Saham pilihan kami untuk tahun 2016 adalah ASII, AISA, BMRI,BBRI, BBCA, BBNI, INTP, INDF, ICBP, SMGR, PTPP, WIKA, UNVR," papar Kiswoyo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika