REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemprov Jabar, mengusulkan pada Bank Indonesia (BI) agar terus mendukung sektor pertanian. Salah satunya, dengan mempercepat pembentukan bank pertanian di Jabar. Karena, menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, tuntutan dan desakan dari berbagai pihak sudah muncul tentang pentingnya pendirian bank pertanian ini. Pembentukan bank pertanian sangat penting, untuk menunjukkan keberpihakan moneter terhadap petani.
‘’Saya mengusulkan ke BI untuk mempercepat berdirinya bank pertanian. Di Vietnam kan sudah ada bank pertanian,’’ ujar Heryawan kepada wartawan usai rapat tentang studi strategis dalam negeri program Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia, di Gedung Sate, Senin (27/5).
Menurut Heryawan, usulan tersebut dibicarakan dalam pertemuan dengan BI Kanwil VI Jabar-Banten. Pembentukan bank pertanian, diusulkan sebagai usulan daerah. Karena, kalau petani harus masuk ke bank-bank umum, tidak akan sanggup. Mereka, harus bersaing dengan nasabah yang lain dan bunga yang ada.
‘’Petani sulit mengakases perbankan karena suku bunganya tinggi. Harusnya, petani memperoleh suku bunga yang paling rendah jadi mereka mudah mengakses,’’ katanya.
Heryawan mengaku, usulan pembentukan bank pertanian tersebut belum disampaikan ke pemerintah pusat. Namun, kalau memang diperlukan Ia akan mengirimkan surat terkait usulan tersebut. Tapi, surat usulan resmi tersebut akan diberikan dengan lampiran berbagai kajian. Sebelumnya, Pemprov Jabar akan mengundang berbagai pakar. Yaitu, dari mulai pakar pertanian sampai perekonomian untuk membuat sebuah kajian ilmiah.
Saat ditanya tentang bentuk bank pertanian tersebut, Heryawan mengatakan, kalau bentuknya BUMD kemungkinan agak sulit. Lebih mudah, kalau bank tersebut berbentuk BUMN. Namun, ini diperlukan kebijakan nasional.
Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Heryawan, harus ada kebijakan industri pengolahan berbasis bahan mentah pertanian. Sering kali, berbagai hasil pertanian harganya murah di saat panen dan mahal saat panennya gagal. Misalnya, tomat saat kemarau biasanya banyak dan harganya murah. ‘’Ini tidak akan terjadi, kalau ada industri pengolahan berbahan baku pertanian. Tidak akan ada cerita tomat, dijadikan pupuk ketika banyak,’’ katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika