REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, menegaskan produksi beras nasional mengalami peningkatan signifikan sebesar 51 persen pada kuartal pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, sedangkan produksi jagung juga melonjak hingga 39 persen merupakan hasil dari peran kolaboratif banyak pihak.
"Data ini mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis baru-baru ini. Ini capaian luar biasa berkat kerja keras petani sebagai aktor utama, serta dukungan dari berbagai pihak," kata Sudaryono dalam kunjungan kerjanya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa.
Menurut dia, pencapaian ini tidak lepas dari peran kolaboratif antara petani, penyuluh pertanian, serta institusi negara seperti TNI dan Polri.
"Untuk produksi beras, TNI punya peran besar dalam pendampingan dan fasilitasi di lapangan. Sedangkan untuk jagung, Polri turut mendorong peningkatan produktivitas dengan berbagai bentuk dukungan," tuturnya.
Sudaryono juga menyoroti dukungan dari kepala daerah, kepala desa, dinas pertanian, hingga para penyuluh yang berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).
Dalam kesempatan tersebut, Wamen turut menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang mencerminkan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung sektor pangan dan petani. Salah satunya adalah penambahan kuota pupuk bersubsidi dari sebelumnya 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton pada tahun ini.
"Kebijakan ini diambil untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang sempat terjadi pada tahun lalu. Pemerintah juga menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah minimal Rp6.500 per kilogram, sebagai bentuk keberpihakan terhadap petani," tuturnya.
Sudaryono menambahkan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer, membawa paradigma ekonomi kerakyatan dalam arah kebijakan nasional. Beberapa langkah yang telah diambil termasuk penghapusan utang petani terdampak bencana, program makan bergizi gratis, subsidi pupuk, hingga pembentukan sekolah rakyat untuk memutus mata rantai kemiskinan ekstrem.
"Presiden mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau efisienkan anggaran belanja negara hingga mampu menghemat Rp750 triliun dan anggaran itu kemudian dialihkan untuk mendanai kebutuhan mendesak rakyat seperti pupuk, pembelian gabah, hingga perbaikan sekolah," katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran ini dilakukan dengan mengevaluasi seluruh mata anggaran kementerian/lembaga secara langsung di tingkat istana, termasuk memangkas kegiatan seremonial dan perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak.
Di akhir sambutannya, Sudaryono mengapresiasi seluruh jajaran yang hadir, termasuk unsur TNI, Polri, Kejaksaan, DPR RI dan DPRD, serta para kepala daerah yang terus bersinergi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
"Ini bukan kerja satu dua orang, melainkan gotong royong semua pihak demi kedaulatan pangan Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika