REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perum Bulog menjamin keakuratan pendistribusian penyaluran bantuan pangan (banpang) dan bantuan beras untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Secara teknis sistem penyalurannya terus berkembang.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, untuk banpang beras, kini sistem penyalurannya sudah diperkuat teknologi digital. Hal itu demi memastikan akurasi dan ketepatan sasaran penerima.
"Bantuan pangan kali ini menggunakan aplikasi bantuan pangan. Semua penerima manfaat harus masuk dalam daftar dari dinas sosial. Mereka akan mendapat undangan berupa secarik kertas dengan barcode yang nantinya di-scan dan dicocokkan dengan KTP. Setelah sesuai, barulah beras bisa diserahkan,” kata Rizal, dikutip Sabtu (26/7/2025).
Ia melanjutkan, untuk beras SPHP, prosedur pendistribusian dilakukan secara lebih ketat dan terintegrasi melalui aplikasi Klik SPHP. Para pengecer wajib mendaftarkan diri lengkap dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), surat izin usaha, dan diverifikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat.
"Setiap pengecer maksimal hanya boleh membeli 2 ton. Mereka juga harus menandatangani surat pernyataan untuk mematuhi petunjuk teknis dari Badan Pangan Nasional dan Bulog, tidak boleh membuka kemasan, menjual lebih dari dua pack, dan siap menerima sanksi jika melanggar,” ujar Rizal.
Distribusi beras SPHP dilaksanakan melalui tiga jalur utama, yaitu pengecer pasar tradisional, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta kegiatan pasar murah yang digelar oleh instansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Langkah sinergis antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) diharapkan mampu menjaga stabilitas harga beras di pasaran. Pada saat yang sama, bisa memberikan jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi menyampaikan, program banpang beras yang dialokasikan pada Juni dan Juli itu merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun realisasi penyaluran banpang beras hingga 24 Juli telah mencapai 88.632.820 kilogram (kg) atau 4.431.641 Penerima Bantuan Pangan (PBP). Progres ini sama dengan 24,25 persen dari total target salur sebanyak 18.277.083 PBP.
Arief turut menekankan pentingnya beras SPHP yang kini diperluas cakupan distribusinya. Program ini menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,3 juta ton yang didistribusikan secara bertahap mulai Juli hingga akhir 2025. Tujuannya untuk menstabilkan pasokan dan harga beras di pasaran.
Kepala NFA turut memberikan edukasi kepada calon konsumen. Lebih tepatnya mengenai tampilan fisik beras SPHP. Sehingga bakal mudah dikenal oleh masyarakat yang akan membeli.
"Kalau Bapak Ibu lihat ada tampilan kemasan beras yang tampilannya warna kuning hijau, itu adalah beras SPHP,” ujarnya.
Beras SPHP akan disalurkan melalui berbagai saluran distribusi yang terdaftar, antara lain instansi pemerintah, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru saja diluncurkan oleh Presiden, serta outlet-outlet yang terregistrasi oleh dinas yang membidangi urusan pangan di tiap provinsi dan kabupaten/kota. Arief juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang mendukung kelancaran penyaluran bantuan dan SPHP, terutama TNI, Polri, Forkopimda, dan Perum Bulog.
Setelah diluncurkan di Jakarta, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memantau penyaluran beras SPHP di sela-sela kunjungannya ke daerah. Ia optimistis tindakan ini berdampak pada penurunan harga beras di lapangan. Seperti sudah disinggung di atas, pendistribusiannya dilakukan secara bertahap dari Juni-Desember 2025.
Alokasi ke Zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi) sebanyak 857 ribu ton; Zona II (Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, dan Kalimantan) sebanyak 329 ribu ton; dan Zona III (Maluku dan Papua) sebanyak 131 ribu ton. Melalui gelontoran beras SPHP, diharapkan harga beras di pasar dapat kembali stabil, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi.
Selain beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan 360 ribu ton bantuan pangan beras. Program tersebut menyasar 18,27 juta penerima.
Ikuti Whatsapp Channel Republika