REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung dijadwalkan memanggil Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya pada Selasa (22/7/2025), untuk meminta penjelasan terkait dugaan distribusi beras oplosan oleh BUMD pangan tersebut.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi, Chico Hakim, mengatakan kasus beras oplosan telah menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Ia menyebutkan, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno sebelumnya telah memanggil Dirut Food Station saat Gubernur Pramono berada di New York, pekan lalu.
"Insya Allah hari ini juga akan ada pertemuan antara Pak Gubernur dengan Dirut Food Station," ujar Chico di Balai Kota Jakarta, Selasa siang.
Menanggapi hasil pemeriksaan Kementerian Pertanian (Kementan) yang menyebut sejumlah merek beras milik Food Station tidak memenuhi standar mutu beras premium, Chico enggan berkomentar lebih jauh. Ia menyatakan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari instansi berwenang, mengingat perkara ini tengah ditangani Bareskrim Polri.
"Kita tunggu saja, tentunya kita ingin semuanya berjalan secara transparan. Kalau memang harus ada penegakan hukum, kita serahkan kepada pihak yang berwenang," kata Chico.
Sebelumnya, Kementan telah menguji sejumlah produk beras dari PT Food Station Tjipinang Jaya. Hasil pengujian di lima laboratorium menunjukkan bahwa beberapa merek, seperti Alfamidi Setra Pulen dan Beras Premium Setra Ramos, tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana ditetapkan dalam standar nasional.
Selain itu, ditemukan pula pelanggaran harga eceran tertinggi (HET), di mana beras tersebut dijual melebihi batas harga yang ditetapkan pemerintah. Praktik tersebut dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan.
“Jika pihak Food Station membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri. Mereka telah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan ini,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch Arief Cahyono, seperti dilansir dari situs web resmi Kementan.