Dalam sambutannya, Sabarudin menyoroti besarnya kontribusi petani dalam industri sawit nasional. "Kita tahu bersama bahwa sekitar 16 juta hektar sawit Indonesia, 40 Persen di antaranya dikelola oleh petani. Ini cukup besar bagi kami melihat penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh petani sawit," ujarnya.

SPKS, lanjut Sabarudin, memiliki 76.700 anggota yang tersebar di 22 kabupaten di 11 provinsi, meliputi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Selama ini, SPKS aktif mendukung petani sawit di lapangan melalui berbagai program. Itu termasuk penyediaan pelatihan good agricultural practices untuk memastikan pengelolaan sawit sesuai prinsip keberlanjutan, penguatan kelembagaan koperasi sebagai entitas ekonomi petani, serta pendampingan langsung untuk kemitraan dengan beberapa perusahaan.

"Kami sangat mendukung sertifikasi ISPO yang menjadi kewajiban kita bersama. Apalagi saat ini sudah keluar Perpres terbaru yang bersifat mandatori. Kami juga sangat konsen dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), mendampingi secara langsung anggota kami yang siap untuk PSR," kata Sabarudin, dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (20/6/2025). 

Ia menyinggung sejumlah tantangan yang dihadapi petani. Banyak koperasi SPKS sudah terbentuk, namun masih menjual hasil panen melalui perantara atau tengkulak. "Kami ingin ada kemitraan antara petani dan perusahaan anggota GAPKI, terutama bagi petani sawit SPKS yang sudah punya koperasi dan berkomitmen pada sawit berkelanjutan," ujarnya.

Bagi SPKS, hari ini menjadi momentum bersejarah. Ia menekankan pentingnya kemitraan yang adil, setara, strategis, dan berkelanjutan, serta bisa menyasar berbagai aktivitas di lapangan. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan membangun tata kelola sawit nasional yang kuat, bebas deforestasi, kredibel, serta mendapatkan pengakuan global. 

Kolaborasi ini dirancang untuk memperkuat hubungan antara perusahaan dan petani dalam rantai pasok, meningkatkan produktivitas melalui program pelatihan, penguatan kelembagaan koperasi, dan memfasilitasi alat produksi yang dibutuhkan petani. SPKS sangat fokus pada keberlanjutan dan pencapaian sertifikasi. 

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kontribusi kita bersama-sama bisa melakukan pendampingan sertifikasi ISPO di lapangan sehingga dapat berkontribusi pada penguatan tata kelola sawit rakyat sesuai dengan regulasi pemerintah," kata Sabarudin. 

Ia melihat potensi kerja sama dalam program PSR, mengingat banyak anggota SPKS yang telah teridentifikasi siap untuk replanting. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menegaskan komitmen kuat asosiasi dalam membangun sistem industri kelapa sawit berkelanjutan. Menurut Eddy, keberlanjutan industri sawit nasional tidak akan tercapai tanpa sinergi yang kokoh antara perusahaan dan petani swadaya, yang merupakan bagian integral dari rantai pasok industri.

"Kami bersepakat untuk saling mendukung dalam meningkatkan kapasitas petani dan kelembagaan petani, mendorong terbentuknya kemitraan usaha perkebunan antara koperasi petani dengan perusahaan-perusahaan anggota GAPKI, serta menciptakan tata kelola yang lebih transparan, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Eddy  menekankan, kesepakatan ini bukanlah sekadar dokumen formalitas, melainkan pijakan awal yang konkret untuk berbagai program nyata di lapangan. GAPKI juga menyambut baik komitmen SPKS dalam memperkuat koperasi dan mendorong praktik-praktik pertanian berkelanjutan. Kolaborasi ini wujud nyata pengusaha dan petani dapat duduk bersama secara setara.