REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada Mei 2025. Posisi ini berbalik ke zona defisit setelah pada April 2025, APBN sempat mencetak surplus sebesar Rp4,3 triliun.
“Pada posisi Mei, APBN defisit Rp21 triliun. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang APBN, tahun ini ditetapkan defisit sebesar Rp616,2 triliun. Jadi, Rp21 triliun ini masih sangat kecil, tapi kami akan terus memantau,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025 di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Pendapatan negara hingga Mei 2025 tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN yang ditetapkan sebesar Rp3.005,1 triliun. Nilai ini meningkat Rp 184,8 triliun dibandingkan posisi April.
Rinciannya, penerimaan perpajakan mencapai Rp 806,2 triliun (32,4 persen dari target), terdiri dari penerimaan pajak Rp683,3 triliun (31,2 persen) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp122,9 triliun (40,7 persen). Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp188,7 triliun atau 36,7 persen dari target.
Di sisi belanja, penyaluran belanja negara meningkat pada Mei 2025 dengan realisasi mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu Rp3.621,3 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp200 triliun dibandingkan realisasi April sebesar Rp806,2 triliun.
Belanja pemerintah pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp694,2 triliun (25,7 persen), yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun. Adapun belanja transfer ke daerah (TKD) telah mencapai Rp322 triliun atau 35 persen dari target.
Meski defisit tercatat, APBN masih membukukan surplus keseimbangan primer sebesar Rp192,1 triliun, meningkat dari Rp173,9 triliun pada April. Surplus ini menunjukkan kondisi kas negara masih memadai dalam mengelola pendapatan, belanja, dan utang.
Untuk pembiayaan, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp324,8 triliun hingga Mei, atau 52,7 persen dari target tahunan Rp616,2 triliun.
Sri Mulyani menekankan bahwa kinerja APBN sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global, termasuk kondisi geopolitik. Ia menyebut konflik global dapat memengaruhi pendapatan negara, terutama dari fluktuasi harga komoditas.
Namun, pemerintah berkomitmen menjaga peran APBN sebagai instrumen countercyclical.
“Defisit APBN bertujuan untuk menjalankan fungsi countercyclical, agar tekanan dan pelemahan ekonomi bisa diimbangi oleh kebijakan fiskal, sehingga dampaknya terhadap masyarakat tidak terlalu signifikan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika