REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Oktober 2025 mencapai Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai posisi ini masih dalam batas aman meski tekanan global belum mereda.

“Realisasi APBN sampai dengan 31 Oktober 2025 secara keseluruhan menunjukkan pengelolaan yang hati-hati dan prudent, serta menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika global,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat memaparkan APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Pendapatan negara hingga Oktober tercatat Rp2.113,3 triliun atau 73,7 persen dari outlook APBN 2025. Pemerintah menyebut kontribusi terbesar berasal dari perpajakan yang mencapai Rp1.708,3 triliun dan PNBP sebesar Rp402,4 triliun.

“Kinerja ini didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.708,3 triliun atau 71,6 persen dari outlook, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp402,4 triliun atau 84,3 persen dari outlook. Khusus PNBP, realisasinya melebihi capaian tahun 2024. Ini menunjukkan optimalisasi sumber daya nonpajak lebih efektif,” ujar Purbaya.

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Rp2.593 triliun atau 73,5 persen dari pagu. Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.879,6 triliun, sementara transfer ke daerah mencapai Rp713,4 triliun.

“Belanja ini diprioritaskan untuk menjaga daya beli, mendukung infrastruktur, dan mengawal reformasi struktural,” sambungnya.

Pemerintah menilai kombinasi pendapatan yang masih tumbuh dan belanja yang terarah membantu menjaga defisit dalam jalur yang direncanakan. Posisi defisit 2,02 persen PDB juga berada di bawah pagu outlook APBN yang dipatok 2,78 persen.

Kementerian Keuangan memastikan akan memperdalam langkah antisipatif jelang akhir tahun anggaran. Purbaya menyebut penyesuaian dapat dilakukan di sisi pendapatan maupun belanja agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika