REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan lokasi rumah subsidi minimalis diutamakan dapat lebih mendekati ke tempat aktivitas kerja.
"Yang pasti harapannya memang seperti tadi sampaikan lebih mendekati ke aktivitas kerja," ujar Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Sri juga mengatakan bahwa pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat dilakukan oleh pengembang perumahan, kemudian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) nantinya mengajukan untuk bisa memanfaatkan fasilitas rumah subsidi.
Dalam membangun rumah subsidi, pengembang akan melakukan penghitungan terkait dengan sejumlah komponen penting pembangunan perumahan seperti harga tanah dan material konstruksi.
Mengenai apakah rumah subsidi minimalis masih bisa dibangun di wilayah Jakarta dan kawasan Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), Sri menyatakan bahwa itu tergantung pada keputusan masing-masing pengembang.
Namun, berdasarkan masukan dari para pengembang sejauh ini, rumah subsidi minimalis tersebut berpeluang untuk bisa dibangun di wilayah pinggiran Jakarta dan kawasan Bodetabek.
"Terdapat beberapa pengembang menyampaikan bahwa kemungkinan Jakarta yang lebih dekat ke pinggiran, itu ada beberapa harganya masih masuk. Cuma tempatnya dimana, kita serahkan kembali kepada pengembang karena mekanismenya pengembang menyiapkan, kemudian masyarakat yang mengajukan," kata Sri.
Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait optimistis perubahan luas tanah dan bangunan pada rumah subsidi dapat melebarkan pasar penjualan rumah.
Rumah subsidi dengan ukuran luas tanah paling kecil 25 meter persegi ini, rencananya akan dibangun di wilayah perkotaan, untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika