REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati meminta Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bimo Wijayanto, untuk mempercepat perbaikan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi, Coretax. Sistem ini diyakini penting untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian kepada wajib pajak di tengah upaya meningkatkan rasio perpajakan nasional.
“Perbaikan sistem Coretax yang perlu untuk terus diyakinkan mampu memudahkan wajib pajak, memberikan pelayanan yang mudah,” ujar Sri Mulyani dalam Pelantikan Pejabat Eselon I Kemenkeu, Jumat (23/5/2025).
Pelantikan Bimo sebagai Dirjen Pajak menjadi sorotan karena membawa amanah besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk menguatkan penerimaan negara. Tax ratio Indonesia tercatat masih di bawah 10 persen dari PDB, tertinggal dibanding negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
Menurut Bimo, Presiden telah memberikan arahan langsung terkait prioritas kerja DJP, termasuk penguatan marwah kelembagaan dan pembenahan sistem layanan. “Coretax akan kita percepat pembenahannya, supaya bisa memberikan kepastian pelayanan kepada wajib pajak,” tegasnya.
Selain menyoroti sistem teknologi perpajakan, Sri Mulyani juga mengingatkan pentingnya kerja sama dalam tim dan menyingkirkan ego pribadi dalam menjalankan tugas negara.
“Anda memimpin unit-unit yang luar biasa penting, ego Anda tidak penting, ego Anda tidak penting. Yang penting adalah unit dan jajaran bisa bekerja optimal dan bisa bekerja bersama-sama,” ucap Sri Mulyani.
Ia juga menegaskan, posisi di Kementerian Keuangan adalah amanah yang harus diemban dengan integritas dan kolaborasi. “Meskipun yang tepuk tangan itu spouse-nya, jadi artinya spouse-nya harus mengingatkan para pejabatnya ego anda tidak penting. Yang penting adalah kebersamaan,” imbuhnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir dalam kesempatan yang sama juga mendukung pernyataan Sri Mulyani. Ia menekankan pentingnya kolaborasi di Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki lebih dari 70.000 pegawai di seluruh Indonesia.
“Tentu team work seperti yang disampaikan oleh Bu Menkeu kerja sama itu penting karena pajak itu kan ada 70.000, sehingga organisasi menjadi penting dan menjaga kerja sama baik horizontal maupun vertikal dan target dari pemerintah bapak presiden adalah menaikkan tax ratio,” kata Airlangga.
Dalam pelantikan yang sama, Sri Mulyani melantik 22 pejabat baru Eselon I, termasuk posisi kunci di direktorat pajak, bea cukai, dan anggaran. “22 pejabat yang dipercaya Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kemenkeu. Kemenkeu adalah sebuah kementerian yang memiliki mandat yang penting dan luas di dalam pengelolaan negara,” ujar Sri Mulyani.
Ia mengingatkan, posisi ini membawa tanggung jawab besar sebagai otoritas fiskal negara. “Peranan Kemenkeu tidak hanya sekadar sebagai administrator,” tegasnya.
Tantangan yang dihadapi juga makin kompleks, baik dari dalam negeri maupun tekanan global. “Tren struktural harus diwaspadai, dari ketegangan dan lingkungan geopolitik, fragmentasi ekonomi, kerja sama negara yang makin komplek bahkan terjadi persaingan dagang dan keuangan, serta perang militer yang pasti akan mempengaruhi perekonomian dan perdagangan dunia,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika