REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan Umum (Perum) Damri berharap pemerintah tidak melakukan efisiensi anggaran terhadap layanan angkutan perintis di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin menekankan pentingnya layanan ini bagi mobilitas masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terutama di Indonesia Timur.
"Yang kami dengar memang terjadi pemangkasan. Daerah 3T itu daya beli masyarakatnya rendah. Daerah 3T di daerah-daerah Indonesia Timur khususnya, seperti Papua, Halmahera, pulau-pulau yang terpencil lainnya, itu memang kami satu-satunya yang memfasilitasi mobilitas mereka. Kami tetap berharap agar efisiensi ini tidak terjadi di daerah 3T," ujar Setia dalam konferensi pers kesiapan angkutan Lebaran KAI dan DAMRI di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Setia menyampaikan Damri masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan mengenai besaran efisiensi anggaran yang mungkin dilakukan. Meski demikian, Setia menegaskan angkutan perintis di daerah 3T sudah berjalan dengan efisien dan hanya mengandalkan anggaran yang sangat minim.
"Kami tunggu keputusannya dari Kementerian Perhubungan karena kami hanya sebagai operator. Tapi soal berapa persennya, belum diputuskan. Jadi kami masih menunggu. Mudah-mudahan tidak terjadi efisiensi karena sebetulnya angkutan di sana itu sudah sangat-sangat efisien, sangat minim banget. Itu saja harapan kami," ucap Setia.
Setia juga menyoroti peran penting Damri dalam menjaga kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah 3T. Menurut Setia, jika layanan Damri dihentikan, dampaknya bisa sangat besar, termasuk terhadap akses pendidikan dan ekonomi warga.
"Kalau Damri tidak beroperasi dari distrik ke distrik di Papua, dan pulau-pulau terpencil lainnya, itu bisa dibilang sekolah dan guru-gurunya tidak bisa ke sekolah. Jadi memang mobilitasnya terhenti. Ini yang kami harapkan agar pemerintah memberi lebih banyak perhatian. Saudara-saudara kita yang di 3T itu masih membutuhkan angkutan perintis," sambung Setia.
Selain itu, Setia menjelaskan, angkutan perintis Damri juga menjadi tumpuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Setia berharap pemerintah dapat melihat hal ini dengan bijak.
"Kami tetap berharap tidak ada efisiensi untuk angkutan perintis supaya roda perekonomian di 3T itu tetap berputar karena kami mengantar mereka ke pasar, ke sekolah, ke tempat ibadah, ke rumah sakit, bahkan mengantar orang melahirkan," lanjut Setia.
Setia juga mencontohkan bagaimana layanan Damri membantu masyarakat di daerah seperti Sarmi, Papua, dalam mengangkut hasil panen ke Jayapura hingga mengantar orang yang mau melahirkan. Setia berharap pemerintah tetap mempertahankan anggaran angkutan perintis agar masyarakat di daerah 3T tidak kehilangan akses transportasi yang sangat vital.
"Contoh saja, dari Sarmi ke Jayapura itu, orang bawa cabai. Walaupun sebenarnya naik bus nggak boleh bawa barang, nggak boleh bawa binatang, tapi kalau di 3T kami perbolehkan. Karena memang nggak ada lagi. Jadi itu memang affordable lah buat masyarakat di daerah sana. Karena memang mereka tidak punya banyak pilihan," kata Setia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika