REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan bahwa dominan belanja pemerintah pusat (BPP) dalam APBN 2024 langsung dinikmati oleh masyarakat. Dari total BPP hingga Juli 2024 sebanyak Rp 1.170,8 triliun, hampir 80 persen disalurkan langsung ke masyarakat dalam berbagai bentuk.
“Pada Belanja Pemerintah Pusat, kita sudah membelanjakan Rp 1.170,8 triliun, atau 47,5 persen dari pagu yang ada di dalam Undang-Undang. Naik 14,7 persen yoy,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Dia menjelaskan, realisasi BPP sampai dengan Juli 2024 tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 558,7 trilin atau 54 persen dari pagu. Antara lain dipengaruhi dukungan pelaksanaan pemilu, penyaluran berbagai program bansos, sarpras hankam, dan pembangunan infrastruktur.
Lalu belanja nonkementerian/ lembaga sebesar Rp 582,1 triliun atau 42,3 persen dari pagu. Antara lain dipengaruhi realisasi subsidi atau kompensasi energi dan pembayaran manfaat pensiun.
“Dari Rp 1.170,8 triliun, sebanyak Rp 872,8 triliun atau 74,5 persen dari BPP, langsung dinikmati oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sri Mulyani lancar memerinci mengenai dominan anggaran disalurkan langsung kepada masyarakat. Setidaknya ada tujuh cakupan manfaat langsung BPP kepada masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai hingga berbentuk infrastruktur atau fasilitas publik.
Pertama, perlindungan sosial dalam program keluarga harapan (PKH). Anggaran PKH sebesar Rp 17,7 triliun disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu kartu sembako Rp 28 triliun untuk 18,7 juta KPM.
Kedua, dari segi pendidikan. Program Indonesia Pintar dengan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun diperuntukkan bagi 11,2 juta siswa, program KIP kuliah sebesar Rp7 triliun untuk 875 ribu siswa. Lalu BOS (Kemenag) sebesar Rp 7,4 triliun untuk 6,4 juta siswa dan BOPTN Rp 3,6 triliun untuk 197 PTN.
Ketiga, infrastruktur. Anggaran pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 94,1 triliun antara lain untuk jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, jaringan irigasi, SPAM, rumah susun, gedung dikti dan kapasitas satelit.
Keempat, kesehatan. Tercatat anggaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (PBI) JKN sebesar Rp 27 triliun untuk 96,7 juta peserta.
“Yang barangkali direct itu perlindungan sosial untuk 18,7 juta KPM, atau kesehatan untuk 96,7 juta peserta. Itu angka yang besar,” ujar Sri Mulyani.
Kelima, keterjangkauan energi. Anggaran subsidi BBM sebesar Rp 10,4 triliun untuk sebanyak 8,66 juta KL dan subsidi LPG 3 kilogram sebesar Rp 40,4 triliun untuk 4,02 juta MT.
Keenam, pertanian. Anggaran untuk bantuan alat dan mesin pertanian pra panen (traktor, pompa air, hand sprayer, dan rice transplanter Rp 1 triliun untuk sebanyak 52.391 unit. Juga anggaran subsidi pupuk sebesar Rp 6,3 triliun untuk 3,8 juta ton pupuk bersubsidi.
Ketujuh, UMKM. Tercatat anggaran subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp 18,1 triliun untuk sebanyak 2,8 juta debitur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika