REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per September 2025 baru mencapai Rp 1.589,9 triliun atau 59,7 persen dari outlook APBN 2025 sebesar Rp 2.663,4 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengaku akan mengebut realisasi belanja pada Oktober—Desember 2025.

“Realisasi belanja pemerintah saat ini hampir 60 persen, namun kita juga note bahwa ini angka akhir September, berarti tahun 2025 tinggal tiga bulan. Di tiga bulan terakhir, kita melihat perlunya belanja sekitar Rp 1.292,7 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Suahasil mengatakan, upaya percepatan belanja penting untuk segera direalisasikan. Sebab, belanja negara dari APBN tidak lain digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, perincian dari realisasi belanja pemerintah per September 2025 yakni belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun atau 62,8 persen dari outlook dan belanja non K/L sebesar Rp 789 triliun atau 56,8 persen dari outlook.

“Untuk belanja K/L, kalau kita lihat outlook yang kita perkirakan, maka masih ada Rp 475 triliun lagi yang dibelanjakan di kuartal IV 2025. Kita dorong K/L untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” ujar Suahasil.

Ia menyoroti beberapa K/L yang serapan anggaran belanjanya lambat. Mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Kementerian Pertanian.

BGN memiliki serapan paling rendah di antara seluruh K/L, yakni Rp 19,7 triliun atau hanya 16,9 persen dari total pagu Rp 116,6 triliun. Sementara, realisasi belanja Kementerian PU mencapai Rp 41,3 triliun atau 48,2 persen dari outlook Rp 85,7 triliun. Kementerian Pertanian juga masih rendah, baru Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari alokasi Rp 27,3 triliun. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika