REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- SKK Migas menyampaikan target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 memberikan dampak positif pada pengembangan industri hulu migas di Indonesia. Salah satunya, yaitu perbaikan sistem fiskal dan perpajakan yang diberikan oleh pemerintah yang berdampak pada peningkatan nilai daya saing investasi hulu migas Indonesia dari nilai 4,75 pada 2020 menjadi 5,30 pada awal 2024, menurut Lembaga Pemeringkat Internasional Standard & Poor's (S&P).
Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Hudi D Suryodipuro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/6/2024) mengatakan peningkatan tersebut berdampak signifikan pada lanskap investasi hulu migas, yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir.
"Data tahun 2023 menunjukkan peningkatan investasi mencapai 13,7 miliar dolar AS, meningkat 13 persen dari tahun 2022. Angka ini tidak hanya melampaui target rencana jangka panjang SKK Migas sebesar 5 persen, tetapi juga melebihi tren investasi global," ujar Hudi.
Adapun pada 2024, rencana investasi ditetapkan sebesar 16,1 miliar dolar AS menandakan peningkatan 18 persen dari realisasi di 2023. Hal itu sejalan dengan meningkatnya aktivitas program kerja berkelanjutan di sektor hulu migas.
"Dengan meningkatnya investasi di hulu migas, program kerja seperti pengeboran, workover, dan well service juga meningkat sejak tahun 2021," ungkap Hudi.
Peningkatan investasi juga berdampak positif pada kegiatan eksplorasi. Nilai investasi eksplorasi hulu migas naik dari 0,54 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 0,93 miliar dolar AS pada 2023. Kenaikan itu berkontribusi pada penemuan sumber gas seperti di Geng North dan Layaran, yang termasuk dalam lima penemuan terbesar dunia pada 2023.
"Dengan adanya temuan-temuan cadangan besar (giant discovery) tersebut di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 pada sumur Tangkulo-1 di WK (Wilayah Kerja) South Andaman sebesar 2 TCF, SKK Migas berkomitmen untuk mendorong percepatan proses on stream temuan-temuan tersebut, memastikan bahwa mereka dapat segera berkontribusi pada produksi migas nasional secepat mungkin," tuturnya.
Untuk menjaga momentum positif tersebut, SKK Migas terus mengevaluasi terhadap rencana jangka panjang dan melaksanakan berbagai upaya percepatan proses.
"SKK Migas memprioritaskan evaluasi dan penyempurnaan strategi perencanaan jangka panjang untuk memastikan tujuan organisasi selaras dengan kondisi lokal dan global yang dinamis," ucap Hudi.
Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa SKK Migas perlu adaptif dengan kondisi yang dinamis tersebut. Ia menilai industri hulu migas masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang menghambat efisiensi dan perkembangan sektor tersebut dalam implementasi pemenuhan target 1 juta BOPD dan 12 BSCFD gas di 2030.
"Proses persetujuan lingkungan seperti UKL/UPL dan amdal serta perizinan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) masih memakan waktu cukup lama. Tantangan lainnya, termasuk perizinan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL), tarif KKPRL yang berlaku surut, dan keterbatasan penyediaan tubing. Infrastruktur gas yang belum terhubung sepenuhnya menyebabkan kelebihan pasokan gas tidak bisa disalurkan dengan baik," ungkapnya.
Selanjutnya, isu sosial dan lingkungan seperti perambahan di area hulu migas dan permintaan ganti rugi atas tanah di kawasan hutan juga menjadi kendala. Selain itu, aktivitas pengeboran ilegal menyebabkan kehilangan potensi produksi yang signifikan sehingga diperlukan penertiban dan penerapan hukuman pidana untuk efek jera.
"Kami berharap agar seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas di Indonesia dapat bekerja sama untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut guna meningkatkan efisiensi, memastikan keberlanjutan, dan mendukung pengembangan industri ini ke depannya," kata Hudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika