REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), dapat mendukung keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia yang semakin berdaya tahan, berkelanjutan, inklusif, dan menunjang upaya mencapai Visi Indonesia Emas Tahun 2045.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan seluruh perwakilan negara anggota OECD mendukung penuh proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. "Jika aksesi ini sukses, Indonesia akan menjadi negara Asia ketiga yang menjadi anggota OECD setelah Jepang dan Korea Selatan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (11/10/2023).

Menurut dia, berbagai pertanyaan terkait komitmen aksesi Indonesia, mulai dari standar-standar OECD, berbagai isu menjelang Pemilu, kesenjangan, iklim, korupsi, hingga kemiskinan.

"Saya yakinkan, komitmen Indonesia dalam menjadi anggota OECD sangatlah bulat —langkah-langkah reformasi Indonesia berbagai sisi akan terus berjalan," ucapnya.

Sri Mulyani menjelaskan hubungan OECD dengan Indonesia telah terjalin cukup lama. Indonesia menjadi Co-Chair pertama bersama dengan Jepang dalam mendukung OECD Southeast Asia regional program yang berjalan sejak 2014, bahkan Kantor OECD Asia Tenggara berada di Jakarta dan telah beroperasi semenjak tahun 2015. 

Dia meyakini keanggotaan Indonesia ini selain akan membuat Indonesia semakin baik, juga akan membawa dampak positif bagi OECD. “Keanggotaan Indonesia dalam OECD akan mengokohkan pondasi perekonomian, pemerintahan, serta kapasitas institusional dalam rangka menjadi negara berpenghasilan tinggi serta menjadi peserta yang baik dalam komunitas global,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan minat Indonesia untuk menjadi anggota OECD pada 14 Juli 2023. Hubungan Indonesia dan OECD sejak 2007 berkembang pesat, termasuk peran aktif Indonesia dalam mendukung kerja sama OECD dengan negara di kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan OECD Southeast Regional Program (OECD SEARP). 

Indonesia bersama Jepang telah menjadi Co-chairs SEARP 2014-2017. Program kerja sama Indonesia dan OECD juga terefleksikan melalui Joint Work Program (JWP) sejak 2017 dan telah menandatangani the 4th Joint Work Program (JWP) for 2022-2025 yang mencakup sejumlah area kebijakan prioritas seperti kebijakan makroekonomi, kepatuhan pajak, dan tata kelola pemerintahan yang baik, iklim bisnis dan digitalisasi, modal manusia dan inklusi sosial, serta pembangunan berkelanjutan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika