REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman mengkritik upaya pemerintah dalam mengamankan pasokan beras saat ini yang sekadar mengandalkan impor beras oleh Bulog. Sementara, kedatangan beras impor tak diketahui kapan pastinya. Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika mengatakan, upaya-upaya pemerintah saat ini hanya sebatas jangka pendek namun juga tak memberikan kepastian.
Sebagai contoh, pemenuhan pasokan beras Bulog melalui impor sebanyak 1,6 juta ton dan masih menunggu kedatangan 400 ribu ton beras yang belum diketahui kapan datang dan dari mana asalnya.
“Belum ada kejelasan dan sikap pemerintah, semestinya sekarang sudah ada keputusan yang bisa menenangkan. Jangan tunggu 400 ribu ton, nunggu belum kelar-kelar ini kalau (beras) sudah mau habis bagaimana?” kata Yeka dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Yeka menambahkan, berdasarkan catatan Ombudsman, beras impor tersebut juga belum dapat dipastikan bisa mencukupi dan mengantisipasi kebutuhan konsumsi dalam negeri hingga awal tahun nanti. Sementara itu, masih ada iklim kemarau ekstrem yang masih melanda Indonesia.
Ia pun meminta agar Perum Bulog bisa mengoptimalisasi pemasukan importasi beras lebih cepat dari berbagai negara. Namun, ia mengingatkan agar tata kelola impor beras tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, ia sekaligus mengkritik operasi pasar Bulog yang dilakukan melalui Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Seperti diketahui, harga jual beras Bulog kepada pedagang PIBC dipatok Rp 10.385 per kg dan dijual kepada konsumen Rp 10.900 per kg.
“Kalau begitu, kenapa tidak langsung saja ke masyarakat? Di Cipinang ada kepastian tidak? Jangan-jangan ada jeda waktu. Harganya juga perlu dipastikan,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kenaikan signifikan harga beras mulai terasa sejak Agustus lalu. Badan Pangan Nasional mencatat rata-rata harga beras premium hingga Ahad (17/9/2023) sebesar Rp 15.180 per kg atau naik 11,54 persen dibandingkan pekan pertama Agustus 2023. Adapun harga beras medium kini dihargai Rp 12.700 per kg, naik 5,93 persen sejak pekan pertama Agustus 2023.
Sementara, acuan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang diatur untuk beras premium, sebesar Rp 13.900 per kg-Rp 14.800 per kg tergantung wilayah. Sedangkan HET beras medium Rp 10.900-Rp 11.800 per kg.
Ombudsman menilai, kenaikan harga saat ini murni disebabkan oleh faktor produksi yang berkurag dan berdampak pada kenaikan harga gabah. Alhasil, harga beras terkerek naik.
Kondisi riil menunjukkan, rerata harga gabah bahkan jauh di atas acuan. Berdasarkan pantauan Republika.co.id, harga gabah di wilayah bahkan tembus hingga Rp 7.500 per kg.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
