REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan, sejauh ini Indonesia telah berhasil mendapatkan komitmen investasi untuk rantai pasok kendaraan listrik hingga 20,3 miliar dolar AS sepanjang 2021-2022. Kemenkeu mengeklaim, perolehan investasi berkat sejumlah kebijakan insentif yang diberikan pemerintah kepada investor.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu menyampaikan, data perolehan nilai investasi itu berdasarkan hasil analisis Institute for Essential Services Reform (IESR) yang mengolah data Rigel Capital 2022 dan Indonesia Battery Corporation (IBC) 2021.
"Laporan tersebut menunjukkan, nilai investasi untuk produk baterai kendaraan listrik mencapai 15 miliar dolar AS. Ini menjadi komponen yang paling banyak menarik minat investor," kata Febrio dalam Seminar On Energy Transition Mechanism: ASEAN Country Updates di Jakarta, Rabu (23/8/2023).
Febrio mengatakan, Indonesia menyadari perlunya pendanaan yang besar untuk melaksanakan aksi iklim. Adapun pembangunan rantai pasok kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.
Ia menuturkan, berbagai insentif fiskal pemerintah untuk investasi hijau diharapkan bisa menekan emisi karbon sekitar 15 juta ton CO2.
Febrio mengeklaim, Indonesia juga telah mengambil peran penting dalam transisi energi untuk mengatasi krsisi perubahan iklim melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC).
NDC adalah dokumen yang memuat komitmen sebuah negara dalam mengurangi emisi yang disampaikan kepada dunia lewat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Berdasarkan dokumen NDC terbaru, Indonesia telah menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan bantuan internasional.
“Peningkatan target NDC ini mewakili ambisi yang lebih besar dari sebelumnya, yang akan selaras dengan strategi jangka panjang, ketahanan iklim 2050 dan mencapai emisi nol bersih tahun 2060 atau lebih awal,” katanya.
Kendati demikian, Febrio menekankan untuk bisa mencapai target NDC tersebut, dibutuhkan pembiayaan yang sangat besar hingga yakni 281 miliar dolar AS pada tahun 2030. Kebutuhan dana itu diproyeksikan dapat dipenuhi melalui investasi publik maupun sektor.
Adapun hingga 2021, Kemenkeu telah mencatat pengalokasikan dana untuk mengatasi perubahan iklim telah mencapai 20 miliar dolar AS. Jumlah tersebut baru sekitar delapan persen dari perkiraan yang dibutuhkan pada 2030 mendatang.
"Indonesia terus mengembangkan banyak inisiatif. Kami melakukan penandaan anggaran iklim sehingga kami melihat anggaran kami baik di tingkat nasional dan juga di tingkat daerah,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
