REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berencana mengurangi penerbitan surat berharga negara (SBN) lantaran kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga saat ini cukup baik.

"Penerbitan SBN nanti bisa dilakukan penurunan, karena kondisi keuangan negara yang cukup baik pada kuartal pertama ini," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa bulan Mei 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (22/5/2023).

Adapun pada kuartal I-2023, APBN mencetak surplus sebesar Rp 128,5 triliun. Surplus tersebut pun terus meningkat menjadi Rp 234,7 triliun per April 2023.

Surplus terjadi karena terdapat lonjakan penerimaan negara yang cukup besar, yakni mencapai Rp 1.000,5 triliun atau naik 17,3 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) dalam empat bulan pertama tahun ini. Sedangkan, realisasi belanja negara baru sebesar Rp 765,8 triliun.

Sri Mulyani menuturkan, penerbitan SBN neto per April 2023 mencapai Rp 240 triliun atau 33,7 persen dari target APBN yang sebesar Rp 712,9 triliun. Realisasi tersebut meningkat 68,8 persen (yoy) dari sebesar Rp 142,2 triliun.

Kenaikan tersebut seiring dengan antisipasi kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, maupun suku bunga di dalam negeri. Selain penerbitan SBN, pemerintah turut melakukan pinjaman neto sebesar Rp3,9 triliun atau turun 72,7 persen (yoy).

Dengan demikian, ia menyebutkan secara keseluruhan realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 243,9 triliun atau tumbuh 55,9 persen (yoy) dari Rp 156,4 triliun.

"Dalam hal ini, realisasi pembiayaan utang telah mencapai 35 persen dari target APBN yang sebesar Rp 696,3 triliun," kata dia menambahkan.

Dengan pengelolaan yang bijaksana dan akuntabel, dirinya menuturkan realisasi pembiayaan terjaga baik dalam mendukung kinerja APBN. Pengelolaan dan waktu penerbitan utang, baik melalui SBN dan pinjaman, terkendali sesuai dengan strategi pembiayaan tahun 2023.

Ikuti Whatsapp Channel Republika