REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan, peningkatan perdagangan berjangka komoditi (PBK) perlu digenjot agar mampu memberikan kontribusi pada pembangunan perekonomian di Indonesia.
"Karena untuk mewujudkan Indonesia Maju 2045, ekonomi dan perdagangan Indonesia diharapkan menjadi negara berpendapatan tinggi dan produk domestik bruto (PDB) terbesar kelima dunia pada 2045," ujar Didid melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/5/2023).
Didid menyampaikan, berbagai upaya maksimal perlu dilaksanakan dalam peningkatan daya saing ekspor serta inovasi teknologi, sehingga Indonesia diperkirakan menjadi negara pengekspor terbesar ke-10 dunia dengan pangsa pasar 2 persen dari ekspor barang dan jasa dunia pada 2045.
Lebih lanjut, saat ini industri PBK di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tindakan berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dengan menggunakan industri PBK sebagai kedok dalam melakukan kejahatan investasi ilegal menjadi tantangan terbesar yang dihadapi saat ini. Menurut Didid, masyarakat harus pandai membedakan investasi PBK yang legal (berizin) dan tidak legal dengan mengenali ciri-cirinya.
"Sebagai upaya kehati-hatian terhadap kejahatan yang berkedok PBK, masyarakat harus mengetahui beberapa modus yang sering dilakukan, seperti penipuan berkedok transaksi PBK, perjudian dengan dalih transaksi kontrak PBK, dan money game atau perdagangan dengan skema ponzi," kata Didid.
Kegiatan ilegal berkedok PBK juga terjadi melalui penawaran paket-paket investasi menggunakan robot trading dengan skema ponzi. Kerugian yang terjadi dari modus investasi tersebut adalah pembayaran keuntungan kepada para anggota dari dananya sendiri dan dana dari anggota baru yang berhasil direkrut (member get member).
Direktur Utama PT Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) Nursalam mengingatkan masyarakat agar tidak terjun bertransaksi PBK sebelum benar-benar memahami industri ini. Menurutnya, PBK bersifat untung cepat, risiko besar. Dengan kata lain, potensi keuntungan yang besar selalu diiringi dengan kemungkinan kerugian yang tidak kalah besar.
"Kami terus berupaya menggencarkan edukasi dan literasi kepada masyarakat dan kelompok-kelompok usaha dan dari kampus ke kampus. Memberikan layanan informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat dan sangat terbuka untuk berdiskusi," ujar Nursalam.