REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan, kinerja ekspor industri furnitur turun dua persen pada 2022. Tepatnya dari 2,53 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 2,47 miliar dolar AS.
Kemudian sampai Maret 2023, nilai ekspor industri tersebut baru mencapai 501 juta dolar AS. Kementerian menuturkan, kontraksi pada industri furnitur dipengaruhi oleh kondisi pasar furnitur global.
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika memaparkan, menurut World Furniture Outlook CSIL, pada 2023 tren penurunan permintaan furnitur masih akan terjadi. Meski demikian, industri ini diperkirakan akan kembali tumbuh pada 2024.
"Jika melihat kondisi pasar dalam negeri, Indeks Kepercayaan Industri (IKI), pada April 2023 mencapai nilai 51,38 atau berada pada level ekspansi. Bahkan dapat saya sampaikan di sini, industri furnitur secaran perlahan sudah masuk ke teritori ekspansi," ujarnya dalam Launching Nasional IFFINA Indonesia Mebel and Design Expo 2023 di Gedung Kemenperin, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Keadaan lingkungan industri yang sedang ekspansi itu, kata dia, perlu dimanfaatkan oleh pelaku industri agar dapat tumbuh lebih baik lagi dan semakin berdaya saing. Dirinya melanjutkan, perlu menyusun strategi dalam menghadapi stagnasi perekonomian global yang memengaruhi pasar ekspor produk furnitur.
"Strategi dapat kita fokuskan kepada tiga hal," ujarnya.
Pertama, pengalihan pasar ekspor terdampak resesi ke pasar domestik. Kedua, memperluas tujuan ekspor ke pasar nontradisional. Ketiga, penguatan media promosi produk baik melalui pameran fisik maupun media digital.
Guna memperbaiki pasar global dan meningkatkan pasar dalam negeri furnitur, kata dia, Kemenperin menyadari industri ini masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Maka berdasarkan aspirasi dari pelaku industri, kementerian menyerap beberapa isu pokok yang dihadapi oleh industri furnitur dan kerajinan dalam negeri.
Isu pertama, permasalahan domestik terkait rantai pasok ketersediaan bahan baku. Kedua, teknologi dan SDM. Upgrade teknologi di industri furnitur dan kerajinan nasional dinilai belum menjangkau secara merata.
Ketiga, isu pemberlakuan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Wajib. SVLK ditujukan untuk menjaga aspek kelestarian lingkungan dan lacak balak bahan baku (sustainability and traceability) pada produk kayu. Aspek sustainability dan traceability sekarang ini mendapat perhatian besar dan bahkan menjadi syarat di pasar global.
"Berbagai isu pokok tersebut telah menjadi perhatian Kemenperin, dengan berkoordinasi dengan Kementerian atau Lembaga terkait lainnya, kami terus berupaya mengatasi isu-isu itu. Kami juga akan mendukung sepenuhnya upaya penguatan orientasi ke pasar domestik karena sudah semestinya industri nasional menjadi raja di negeri sendiri," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
