REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan relaksasi aturan penggunaan barcode bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah darurat untuk mempercepat layanan energi di wilayah terdampak banjir bandang. Kebijakan ini diterapkan serentak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh guna memastikan masyarakat dapat mengakses BBM tanpa hambatan administratif di tengah kondisi krisis.
Menteri ESDM memutuskan pelonggaran aturan tersebut setelah meninjau langsung situasi lapangan, khususnya di posko pengungsian Pinangsori, Tapanuli Tengah. Prosedur pembelian BBM di SPBU dipermudah agar proses pemulihan aktivitas warga tidak tertahan akibat kerusakan infrastruktur dan gangguan distribusi.
“Tadi pagi kami sudah mengeluarkan relaksasi aturan untuk masyarakat membeli BBM di SPBU tidak perlu memakai barcode. Jadi sudah bebas, baik di Sumatera Utara, maupun di Sumatera Barat, maupun di Aceh,” ujar Bahlil di Pinangsori, dikutip Rabu (3/12/2025).
Kementerian ESDM mencatat kebutuhan energi tiga provinsi tersebut masih dapat dipenuhi dari sisi ketersediaan stok. Tantangan muncul pada distribusi darat yang terputus akibat jalan dan jembatan rusak. Pertamina diminta mengalihkan pasokan melalui moda laut dan udara agar suplai BBM serta LPG tetap masuk ke titik terdampak.
Upaya ini juga dipacu dengan penggunaan rakit dan pesawat untuk mengangkut BBM ke daerah yang tidak lagi dapat dijangkau kendaraan darat. Metode distribusi nonkonvensional tersebut memberi jaminan layanan energi dasar tetap berjalan sambil menunggu perbaikan infrastruktur penghubung.
Pemulihan kelistrikan di kawasan terdampak turut menjadi perhatian. Di Sibolga, dari total 19 megawatt (MW) kapasitas terpasang, baru 7 MW yang dapat dioperasikan karena jaringan bekerja pada tekanan rendah. Bahlil mendorong PLN mempercepat normalisasi jaringan agar suplai kembali maksimal.
PLN melaporkan perkembangan pemulihan terus meningkat. Dari 103 penyulang yang padam, 85 penyulang sudah berfungsi kembali. Dari 4.537 gardu distribusi yang terdampak, 2.365 unit sudah beroperasi normal dengan beban listrik pulih hingga 216,64 MW. Sebanyak 415.097 pelanggan telah kembali mengakses listrik.
Kebijakan relaksasi barcode ini diharapkan menjadi solusi cepat untuk menjaga layanan energi masyarakat di tengah situasi pascabencana. Pemerintah menargetkan pemulihan akses energi berlangsung tuntas agar aktivitas warga dan ekonomi lokal dapat bergerak kembali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika