REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) akan menggelar Initial Public Offering (IPO) dalam waktu dekat. Usai IPO, perusahaan pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi ini janji akan langsung membagikan dividen pada tahun ini.
NCKL akan membagikan dividen kepada pemegang saham sekurang-kurangnya 30 persen dari laba bersih, tergantung pada arus kas dan rencana investasi perseroan, hukum dan peraturan Indonesia, serta persyaratan lainnya.
"Perseroan telah membagikan dividen sejak 2012 dan direncanakan akan melakukan pembagian dividen menggunakan tahun buku 2022 yang akan dibagikan pada tahun 2023," ujar Presiden Direktur NCKL Roy A Arfandy saat konferensi pers, Jumat (17/3/2023).
Dari sisi kinerja keuangan, NCKL mampu membukukan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mencapai Rp 9,04 triliun selama periode Januari hingga November 2022. Jumlah tersebut naik 17,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
NCKL juga mencatat pendapatan lain Rp 231,30 miliar, meningkat 255,82 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya Rp 65 miliar. Perseroan juga berhasil menekan beban penjualan, umum dan administrasi sebesar 9,05 persen dari Rp 873,45 miliar menjadi Rp 794,43 miliar.
Dari sisi bottom line, NCKL mampu mencetak pertumbuhan laba periode berjalan sebesar 207,95 persen dari Rp 1,39 triliun per November 2021 menjadi Rp 4,30 triliun per 30 November 2022. Laba per saham ikut naik dari Rp 23,16 per lembar saham menjadi Rp 78,63 per lembar saham.
"Tahun ini kami membidik pendapatan tumbuh dua kali lipat," kata Direktur Keuangan NCKL Suparsin Darmo Liwan.
Melalui IPO, NCKL berencana melepas saham ke publik sebanyak-banyaknya 12,1 miliar. Jumlah saham IPO ini setara dengan maksimal 18 persen dari modal ditempatkan dan disetor NCKL ke publik setelah IPO dengan nilai nominal sebesar Rp100 per saham.
Saham NCKL ditawarkan pada rentang harga Rp 1.220 sampai dengan Rp 1.250. Dari IPO ini, perseroan membidik dana 650 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,7 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika