Rabu 18 Jan 2023 19:10 WIB

Buwas: 178 Ribu Ton Beras Impor Sudah Masuk Gudang Bulog

200 ribu ton didatangkan dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Lida Puspaningtyas
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, saat mengecek ketersediaan cadangab beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, Kamis (22/12/2022).
Foto: Dok Humas Bulog
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, saat mengecek ketersediaan cadangab beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog, Kamis (22/12/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menyampaikan sebanyak 178 ribu ton beras impor sudah masuk ke gudang-gudang Bulog. Impor tersebut masih bagian dari kloter pertama sebanyak 200 ribu ton yang didatangkan dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan.

"Sisanya masih belum bongkar di pelabuhan dan dalam perjalanan (menuju Indonesia)," kata Buwas, sapaan akrabnya di Jakarta, Rabu (18/1/2023).

Baca Juga

Budi menyampaikan, adapun impor beras kloter kedua sebanyak 300 ribu ton seluruhnya dalam proses perjalanan. Namun, kemungkinan baru akan tiba di Indonesia pada Februari mendatang. Ia memastikan impor akan selesai pada bulan depan.

Adapun hingga saat ini, total cadangan beras yang dikuasai Bulog sebesar 742,6 ribu ton. Itu termasuk 500 ribu ton beras impor yang masih dalam proses perjalanan maupun telah tiba di gudang Bulog.

 

Sementara itu, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan meminta Perum Bulog untuk segera menghabiskan beras impor yang telah masuk untuk operasi pasar beras. Pasalnya, harga beras hingga saat ini tercatat masih mengalami kenaikan hingga Rp 1.000 per kg dari harga eceran tertinggi.

"Beras impor habiskan untuk operasi pasar," kata Zulkifli.

Adapun, harga jual beras dari Bulog dipatok sebesar Rp 8.200 per kg atau Rp 9.450 per kg jika menjual langsung kepada konsumen. Beras yang disiapkan Bulog untuk operasi pasar menggunakan jenis medium yang saat ini mengalami kenaikan harga hingga Rp 11 ribu per kg.

Menjelang masuknya bulan Ramadhan, Zulhas turut mengingatkan kepala daerah untuk ikut mengendalikan inflasi pangan. Dengan menggelar pasar murah, operasi pasar, serta subsidi ongkos kirim bahan pangan dengan menggunakan APBD.

"Optimalisasi juga BUMD untuk menjaga pasokan bahan pokok," katanya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement