Kamis 22 Sep 2022 05:25 WIB

PTPN Fokus Finalisasi Tiga Subholding Tahun Ini

PTPN berencana melakukan spin off subholding SugarCo pekan depan

Rep: Muhammad Nursyamsi/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury (tengah), Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani (kiri), Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro (kanan), dalam peluncuran produk unggulan Indonesia Plantation and Forestry Research Institute (IPFRI) di Agro Plaza, Jakarta, Rabu (21/9).
Foto: Republika/Muhammad Nursyamsi
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury (tengah), Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani (kiri), Direktur Utama Perhutani Wahyu Kuncoro (kanan), dalam peluncuran produk unggulan Indonesia Plantation and Forestry Research Institute (IPFRI) di Agro Plaza, Jakarta, Rabu (21/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mematangkan pembentukan subholding Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero). Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan proses finalisasi terhadap tiga subholding masih akan terus dilakukan.

"Kita sangat mendukung rencana PTPN membangun tiga subholding," ujar Pahala usai peluncuran produk unggulan dari Indonesia Plantation and Forestry Research Institute (IPFRI) di Agro Plaza, Jakarta, Rabu (21/9).

Pahala memaparkan tiga subholding ini ialah PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau SugarCo, PalmCo, dan SupportingCo. Setiap subholding memiliki fokus berbeda.

Pahala mengatakan SugarCo memiliki tugas meningkatkan produksi gula dan produk turunan lain seperti Etanol serta kedelai. Sementara PalmCo berfokus pada peningkatan hilirasi produk seperti kelapa sawit dan energi seperti biogas, Fome, dan biodiesel.

Untuk sektor yang tidak masuk dalam kedua subholding tersebut, ucap Pahala, PTPN memiliki subholding SupportingCo dengan rencana pengembangan produk kakao, kopi, dan teh.

Pahala menyampaikan SugarCo sendiri telah terbentuk dengan perusahaan bernama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Langkah selanjutnya, lanjut Pahala, melakukan konsolidasi dan penyelesaian pemisahan usaha (spin off).

"Kita harap untuk SugarCo bisa dilakukan minggu-minggu ini, menunggu penyelesaian diskusi dengan para kreditur yang kita harap selesai minggu ini. Minggu depan kita harapkan bisa menurunkan aset dan selesaikan proses spin off. Kita berharap sebelum akhir bukan sudah bisa terbentuk," ucap Pahala.

Pahala menyampaikan Kementerian BUMN juga merampungkan konsolidasi terkait aset pada PalmCo. Pahala menilai finalisasi ini akan menentukan proses pembentukan SugarCo dan juga SupportingCo. Dia menyebut proses IPO PalmCo juga akan dilakukan setelah subholding ini telah resmi terbentuk pada tahun ini.

"(IPO PalmCo) kita berharap kalau waktunya tepat, di 2023 nanti. Tahun ini fokus pada regulasi dan pembentukan PalmCo dulu," kata Pahala.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Mohammad Abdul Ghani mengatakan pembentukan SugarCo dan PalmCo merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam sektor industri gula dan kelapa sawit. Ghani mengatakan kehadiran PalmCo juga akan meningkatkan produktivitas dan pangsa pasar minyak goreng dari PTPN.

Ghani mengatakan hingga akhir tahun 2022, PTPN baru dapat menghasilkan 750 ribu ton yang diolah menjadi minyak goreng. Ghani menargetkan PTPN dapat memproduksi dua juta ton Refined, Bleached, Deodorized (RBD) Palm Olein, produk hasil rafinasi dan fraksinasi Crude Palm Oil (CPO), untuk minyak goreng pada 2026.

"Maknanya, 40 persen kebutuhan minyak goreng nasional itu dari PTPN. Kalau sekarang kan masih kecil sekali, hanya sekitar enam persen dari pangsa pasar minyak goreng nasional," ujar Ghani.

Ghani menyebut hal ini akan berdampak positif dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Dengan menguasai hampir separo pasar minyak goreng nasional, Ghani mengatakan PTPN dapat menjadi instrumen dalam menyeimbangkan harga.

"Kalau terjadi apa-apa, PTPN bisa digunakan pemerintah untuk stabilisasi harga. Ketika terjadi distorsi di pasar, pemerintah harus punya instrumen, nah PTPN jadi instrumen untuk mengendalikan kendalikan harga, terutama di kalangan menengah ke bawah," kata Ghani.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement