REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menekankan pentingnya semua pihak bergerak cepat agar target Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bisa segera tercapai. Upaya ini bagian dari strategi menyusun ekosistem keberlanjutan (sustainability) yang lebih kuat di Industri Sawit.
Tujuan besarnya, yakni industri kelapa sawit Indonesia dapat bersaing di pasar global. Pesan tersebut disampaikan Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, Baginda Siagian dalam sebuah diskusi digagas Solidaridad Indonesia, di Jakarta, pada Kamis (24/7/2025).
"Sekarang ada kebijakan internasional yang mensyaratkan keberlanjutan. Karena itu, keberadaan ISPO menjadi kunci agar sawit kita bisa menembus pasar global,” kata Baginda dalam keterangannya di Jakarta, dikutip Jumat (25/7/2025).
Baginda berharap pendekatan yang lebih efektif. Itu seperti mendorong perusahaan inti yang telah tersertifikasi ISPO membantu plasma atau mitra petaninya. "Ini harus kita pikirkan bersama,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dwi Nuswantara menambahkan perihal urgensi ISPO. Itu adalah program strategis pemerintah yang bersifat mandatori sesuai Perpres Nomor 44 Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2025 hingga 2029.
"Jadi kita berbicara stakeholder-nya adalah smallholder, para pekebun kecil itu harus ter-ISPO-kan. Kalau kita ngomong mandat, tentu mau nggak mau kita pikirkan bagaimana harus tercapai. Namanya juga mandat kan harus,” ujarnya.
Dwi menegaskan, BPDP berkomitmen penuh dalam mendukung pendanaan sertifikasi ISPO. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penganggaran dana sebesar Rp88 miliar untuk tahun 2025.
"Jadi pelaksanaannya bagaimana kita memastikan uang kita kita gunakan untuk kebermanfaatan sawit ya pada khususnya,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengungkapkan keprihatinan karena hingga saat ini dana tersebut belum dapat disalurkan. Dwi menekankan pentingnya seluruh pihak memberikan kontribusi nyata agar program sertifikasi ISPO tidak hanya menjadi wacana. Ia berharap regulasi teknis, baik dalam bentuk Peraturan Menteri maupun Keputusan Dirjen, segera diselesaikan agar pelaksanaan di lapangan lebih taktis.
Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti menegaskan prioritas pihaknya adalah memastikan praktik keberlanjutan di industri sawit dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan. Utamanya untuk kesejahteraan petani sawit swadaya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika