REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyayangkan dicoretnya sejumlah proyek infrastruktur dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) semester II 2022.
"Kalau sifatnya infrastruktur, ya sangat disayangkan," kata Tauhid.
Tauhid menilai proyek infrastruktur merupakan proyek yang bisa memberikan efek ekonomi berantai yang ke depannya diharapkan bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meski demikian, Direktur Eksekutif Indef itu juga menambahkan proyek baik yang menjadi prioritas maupun yang dicoret harus sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat.
Tauhid berpendapat, berkurangnya sejumlah proyek infrastruktur yang penting secara garis besar, akan memiliki potensi untuk merugikan masyarakat. "Jadi berapa pun jumlahnya kalau berkurang pasti akan merugikan masyarakat. Apalagi mereka mungkin sudah mengusulkan melalui proses yang cukup panjang," ujar Tauhid.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengubah daftar Proyek Strategis Nasional jelang semester II 2022 dari sebanyak 208 proyek dan 10 program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Perekonomian 7 tahun 2021 menjadi 200 proyek dan 12 program. Perubahan tersebut terjadi lantaran terdapat beberapa proyek yang dikeluarkan dari daftar PSN, terdapat proyek baru yang disertakan dalam daftar PSN, serta adanya proyek atau program yang disesuaikan secara nomenklatur.
Beberapa proyek yang akan dikeluarkan dari daftar PSN antara lain Bendungan Tiro di Aceh yang mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, yang jika dilanjutkan akan menimbulkan kegaduhan dan kemungkinan tidak akan selesai pada semester I 2024, sesuai target Presiden Joko Widodo. Kemudian, proyek Cikarang Bekasi Laut (CBL) juga dikeluarkan dari daftar PSN berdasarkan rekomendasi dan usulan dari Menteri Perhubungan dan PT Pelindo, selaku penggarap proyek infrastruktur pendukung pengendali banjir itu.
Proyek lain yang dikeluarkan dari daftar PSN adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api di Banyuasin, Sumatra Selatan lantaran tidak ada kemajuan dalam proyek tersebut sehingga pemerintah telah mencabut status Tanjung Api-api sebagai KEK.
Meski demikian, disebutkan akan ada proyek dan program baru yang ditambah dalam Permenko tersebut berdasarkan sejumlah kriteria seperti menciptakan lapangan kerja, mendukung hilirisasi, dan pembiayaannya murni dari pihak swasta. Namun, pemerintah belum menjelaskan mengenai letak dan jenis proyek maupun program tersebut karena masih menunggu Permenko terbaru untuk dikeluarkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
