REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau Kemenko IPK siap menawarkan sejumlah proyek di sektor infrastruktur dengan total nilai sekitar Rp 200 triliun dalam gelaran International Conference on Infrastructure (ICI) 2025.
"Mungkin ada satu hal juga yang akan kita coba terbitkan, benar-benar hari ini akan terbit. Bersama teman-teman dari kementerian dan juga lembaga negara lainnya, kita menyiapkan suatu curated list untuk proyek-proyek yang mungkin sudah siap untuk kita tawarkan. Kalau tidak salah nilainya sekitar Rp 200 triliun," ujar Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kemenko IPK Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa (10/6/2025).
Rachmat menambahkan bahwa daftar proyek-proyek yang akan ditawarkan tersebut nantinya akan dipublikasikan di situs.
"Kalau mereka (investor) setelah itu mau bertemu dengan penyedia proyeknya, kami sediakan ruangan-ruangan untuk mereka," katanya pula.
Gelaran ICI 2025 juga menghadirkan sesi business matching yang dapat mempertemukan antara investor dengan pihak-pihak yang membutuhkan pendanaan dalam proyek infrastruktur.
"Tentunya harapan kita setelah kita mengajak berbagai para pemangku kepentingan, kita juga ingin mempertemukan bagaimana caranya bisa terjadi investasi atau paling tidak preliminary discussions atau matching antara teman-teman yang membutuhkan dengan yang menyediakan," kata Rachmat.
Maka dari itu melalui gelaran ICI 2025, Kemenko IPK juga mengundang bukan hanya dari pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta baik pengembang (developer) maupun mereka yang menyediakan pendanaan. Indonesia akan menyelenggarakan forum internasional di bidang infrastruktur dan pembangunan bertajuk ICI 2025 di Jakarta International Convention Center pada 11-12 Juni 2025.
ICI 2025 menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta untuk membahas isu-isu terkait pembangunan dan infrastruktur sekaligus menjadi pendorong peluang bisnis dan investasi.
ICI 2025 menargetkan partisipasi 3.000 peserta dari pemangku kepentingan bidang infrastruktur yang mencakup pemerintah, swasta, lembaga keuangan, lembaga internasional, dan pihak lain seperti organisasi filantropi dan lembaga riset.
Ikuti Whatsapp Channel Republika