REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden RI, Prabowo Subianto, menyatakan komitmennya untuk membangun satu juta unit rumah susun dengan harga terjangkau pada tahun pertama masa pemerintahannya.
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, dan jajaran pejabat tinggi kedua negara, dalam pidato kenegaraan di Parliament House, Senin (16/6/2025), yang disiarkan secara daring oleh Sekretariat Presiden.
Prabowo menyebut komitmen ini terinspirasi dari kesuksesan kebijakan perumahan rakyat di Singapura, yang dinilai sebagai salah satu praktik terbaik di kawasan.
“Saya selalu mengagumi keberhasilan Singapura, khususnya dalam hal perumahan bagi seluruh warganya. Dalam kehidupan nyata, kita diperbolehkan meniru praktik terbaik. Ini yang saya sebut copy with pride,” ujar Prabowo.
Ia menegaskan bahwa Indonesia akan melanjutkan inisiatif pembangunan hunian terjangkau yang telah dirintis oleh Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, dengan skala yang lebih masif dan percepatan yang lebih tinggi.
“Saya bangga menyampaikan bahwa saya mendapat laporan bahwa tahun ini kami akan membangun satu juta unit rumah susun terjangkau,” ucapnya.
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan investor dari Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk mengatasi krisis backlog perumahan nasional. Salah satu fokus utama adalah pembangunan satu juta unit rumah susun di Jakarta, termasuk di lahan eks Kompleks DPR Kalibata, Jakarta Selatan.
Program ini menyasar generasi milenial dan Gen Z yang kesulitan memiliki atau menyewa rumah di Ibu Kota akibat tingginya harga properti.
Diberitakan sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, menyatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketimpangan hunian yang memaksa generasi muda tinggal di wilayah penyangga seperti Serang dan Purwakarta.
Sebagai bagian dari target pembangunan tiga juta rumah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lahan strategis lainnya, antara lain 30 hektare di Kemayoran milik Sekretariat Negara, serta 41 hektare yang berada di bawah Kementerian Pertahanan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika