REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung penuh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia tentang sinergi BUMN untuk mewujudkan green industry cluster atau klaster industri hijau salah satunya melalui penyediaan energi dalam pengembangan green hidrogen dan green ammonia pada Rabu (23/2/2022).
Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury mengatakan Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia merupakan tiga BUMN terbesar dengan total penjualan mencapai Rp 1.200 triliun pada 2021. "MoU ini menjadi satu momentum untuk bersama-sama melihat bagaimana kita dapat merealisasikan kawasan industri hijau," ujar Pahala saat menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta.
Pahala menyebut Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dalam pengembangan industri hijau. Pahala menilai keberlimpahan SDA tidak dimiliki banyak negara.
Oleh karena itu, Pahala menargetkan implementasi kerja sama dapat terwujud melalui empat kawasan industri milik holding Pupuk Indonesia seperti Pupuk Kujang di Jawa Barat, Pupuk Sriwijaya di Sumatera Selatan, Pupuk Iskandar Muda di Aceh, dan Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur.
"Kita harap empat kawasan yang selama ini sudah menjadi sentra produksi amoniak, ke depan bisa kita fokuskan kembangkan green dan blue ammonia. Wilayah itu juga ada resevoir yang selama ini sudah mengalami penurunan produksi," ucap Pahala.
Pahala menyampaikan upaya pengembangan energi hijau dan penurunan emisi memerlukan tiga langkah inisiatif yakni pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), karbon capture dan storage, serta mengurangi energi primer yang memiliki emisi tinggi secara bertahap.
Pahala optimistis ketiga hal ini dapat diimplementasikan di kawasan industri tersebut, baik dengan mengoptimalkan mekanisme power wheeling, geothermal, maupun energy hydro. "Saya berharap bisa kita fokuskan sehingga outcomenya bisa menghasilkan industri dan energi hijau di empat kawasan tersebut," lanjut Pahala.
Pahala menilai pengembangan kawasan industri hijau juga bisa melibatkan swasta nasional maupun luar negeri. Hal ini akan mendorong akselerasi dan optimalisasi kawasan industri tersebut ke depan.
"Saat ini semua orang sudah bicara soal kawasan hijau. Kita juga perlu sinergi dengan Kemenko Marves, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian ESDM supaya bisa dapat dukungan," sambungnya.
Tak hanya pengembangan kawasan industri hijau, lanjut Pahala, Kementerian BUMN juga telah memiliki Project Management Officer (PMO) lain dalam upaya dekarbonisasi di BUMN. "Kita berharap April nanti sudah bisa melaksanakanya carbon offset market di sektor listrik. Selain PLN, Pertamina juga mungkin bisa ikut," lanjut Pahala.
Selain itu, ungkap Pahala, BUMN juga tengah mengembangkan Emission Trading Scheme (ETS) atau skema perdagangan emisi dk sektor listrik dan penguatan ekosistem kendaraan listrik seperti yang terjadi, pada Selasa (22/2/2022), dalam kerja sama dengan Gojek.
"Semoga ada lagi yang lain. Kita sudah jajaki dengan beberapa pemda. Coba tolong ini ditindaklanjuti IBC, bagaimana beberapa pemda bergeser menggunakan kendaraan listrik," ungkap Pahala.
Terakhir, Pahala juga mendorong PLN, Pertamina, dan Pupuk Indonesia bersinergi dengan Perum Perhutani yang memiliki potensi dalam nature based climate solutions. Pahala menilai ketiga BUMN yang dikenal sebagai penghasil emisi bisa kerja sama dengan Perhutani dalam menghasilkan karbon offset dengan melalukan replanting maupun investasi lain.
"Mudah-mudahan berbagai insiatif penurunan emisi bisa dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat bagi kita semua," kata Pahala menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
