REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Hampir 90 persen SPBU di kota-kota besar Inggris kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) pada Senin (27/9). Aksi masyarakat yang memborong barang memperdalam krisis rantai pasokan di Inggris yang dipicu oleh kurangnya jumlah sopir truk pengangkut.
Kelangkaan sopir truk, pertama kali sejak Inggris menarik diri dari Uni Eropa (Brexit), menyebabkan kekacauan rantai pasokan di berbagai sektor, dari makanan hingga BBM.Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga barang menjelang Natal.
Para menteri berulang kali meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi memborong barang. Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan jutaan poundsterling untuk mencegah kelangkaan makanan akibat naiknya harga gas alam dan produk turunannya, karbondioksida.
Namun, antrean panjang kendaraan warga yang membeli BBM pada Ahad (26/9) membuat pasokan cepat habis dan banyak SPBU terpaksa tutup."Sejumlah anggota kami, kelompok pengecer besar, melaporkan 50 persen (SPBU mereka) kehabisan sampai kemarin, beberapa bahkan melaporkan 90 persen SPBU mereka kosong," kata Brian Madderson, ketua Asosiasi Pengecer BBM (PRA), kepada Sky.
PRA mewakili 65 persen pengecer BBM swasta di seluruh Inggris Raya."Jadi Anda bisa melihat (kondisi) itu cukup gawat," kata Madderson. "Senin pagi akan mulai habis."
British Petroleum (BP) pada Ahad mengatakan, hampir sepertiga SPBU mereka di Inggris telah kekurangan stok dua produk BBM utama.Untuk mengatasi kelangkaan, pemerintah telah menangguhkan undang-undang persaingan usaha.
Menteri Bisnis Inggris Kwasi Kwarteng mengatakan, penangguhan itu memungkinkan perusahaan berbagi informasi dan berkoordinasi dalam tindakan respons."Langkah itu akan memudahkan pemerintah bekerja secara konstruktif dengan produsen, pemasok, pengangkut, dan pengecer BBM untuk memastikan gangguan sedapat mungkin diminimalkan," kata kementerian bisnis dalam pernyataan.
Pemerintah pada Ahad mengumumkan rencana untuk mengeluarkan visa sementara bagi lima ribu sopir truk asing.Namun, para pebisnis mengingatkan pemerintah bahwa rencana itu hanya solusi jangka pendek dan tidak akan mengatasi kelangkaan tenaga kerja yang parah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika