Sabtu 26 Oct 2019 01:57 WIB

Mendag Baru Diminta Jaga Harga Kebutuhan Pokok dan Inflasi

Stabilitas harga dibutuhkan di tengah kemampuan daya beli yang belum membaik

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andi Nur Aminah
Ketum PB Ikatan Anggar seluruh Indonesia Agus Suparmanto tiba Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Ketum PB Ikatan Anggar seluruh Indonesia Agus Suparmanto tiba Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komis VI DPR RI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Abdurrahman meminta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menjaga ketersediaan dan termasuk juga harga jual bahan pokok. Dia mengatakan, stabilitas harga dibutuhkan di tengah kemampuan daya beli masyarakat yang belum membaik.

"Ibu-ibu rumah tangga sudah mulai mengeluhkan naiknya harga bahan pokok, di kala pendapatan belum ada tanda-tanda akan naik dalam waktu dekat," kata Mahfudz Abdurrahman di Jakarta, Jumat (25/10).

Baca Juga

Dia mengatakan, harga bahan pokok sangat berperan dalam kenaikan tingkat inflasi. Dia melanjutkan, berdasarkan data inflasi sampai dengan September 2019, sudah mencapai 3,51 persen. Menurutnya, hal itu harus menjadi peringatan bagi menteri perdagangan.

Mahfudz mengatakan, musim kemarau panjang semakin menambah langkanya bahan pokok. Dia menyebut kondisi itu otomatis meningkatkan harga jual bahan pokok di masyarakat. Terlebih, beberapa bulan ke depan ada Hari Natal dan Tahun Baru yang berpotensi akan semakin menaikkan harga bahan pokok.

"Bukan tidak mungkin nanti inflasi harga bahan pokok tembus lima persen di akhir 2019. Ini jadi PR penting supaya kita bisa mengerem laju inflasi tersebut," katanya.

Mahfudz mengatakan menteri perdagangan yang baru harus segera koordinasi dengan jajarannya, juga dengan Bulog. Menurutnya, hal itu penting supaya ketahuan kondisi sebenarnya, baik dalam hal kebutuhan dan ketersediaan pasokan.

Lebih lanjut Mahfudz menegaskan bahwa kemendag tidak boleh lagi berbeda pendapat di luar, seperti yang pernah terjadi di kabinet sebelumnya. Pemerintah, katanya, jufa harus bisa memberikan kepercayaan kepada semua.

"Jangan bikin pernyataan dan apalagi kebijakan yang ujungnya buat bingung atau membuat susah masyarakat. Rakyat harus diberikan keyakinan bahwa pemerintah serius, kerja keras dan kompak untuk membuat rakyat sejahtera," kata Mahfudz Abdurrahman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement