REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu tantangan Presiden Joko Widodo di periode II adalah penahan laju penurunan alamiah produksi minyak dan bahkan meningkatkan produksi dan cadangan. Sejumlah pihak menilai hal ini merupakan tantangan yang harus segera diselesaikan.
Praktisi Energi, Tumbur Parlindungan mengatakan untuk bisa menambah cadangan migas, mau tidak mau pemerintah menggenjot eksplorasi untuk bisa menemukan cadangan baru. "Harus penemuan baru, kalau enggak ya gak bakalannya nambah produksi. Segala upaya yang dilakukan saat ini itu hanya untuk menekan laju penurunan produksi," ujar Tumbur di Hotel Dharmawangsa, Senin (21/10).
Pengamat Energi dari Indef, Berly Martawardaya juga menilai kedepan penemuan cadangan migas adalah hal yang urgent. Sebab, kedepan perlu adanya pergerakan aktif untuk eksplorasi.
Namun kata Berly giatnya eksplorasi juga perlu didukung oleh iklim investasi yang baik. Iklim investasi yang baik kata Berly selain harus ramah terhadap investor juga tidak berganti ganti aturan.
"Kalau naik tahun ini, ya imposible. Lebih spesifik, kita dorong eksplorasi lebih banyak. Caranya kita perlu memberikan confiden kepada investor," ujar Berly.
Ia juga menjelaskan untuk bisa menarik minat investor perlu ada keterbukaan data. Hal ini membuat daya tarik bagi investor untuk blok blok yang akan dilelang.
"Lalu, data migas kita beberapa sudah difinance sama pemerintah untuk bisa naik kelas jadi proven. Kalau datanya valid, pas dilelang lebih semangat," ujar Berly.
Disatu sisi, upaya ini juga sejalan dengan yang dilakukan oleh SKK Migas. Wakil Kepala SKK Migas, Fataryani menjelaskan untuk bisa menggiatkan eksplorasi SKK sudah mengantongi sejumlah dana yang didapat dari KKP. Ini bisa menjadi pendorong untuk mengeliatnya eksplorasi.
Selain itu, untuk langkah jangka pendek, SKK mendorong para KKKS untuk segera mengurus POD yang bisa mengubah cadangan yang ditemukan menjadi produksi. "Kita ingin proses POD dipercepat supaya apa yang menjadi cadangan bisa segera diproduksi," ujar Fataryani ditempat yang sama.
Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto juga menjelaskan pemerintah sangat mendorong untuk segala proses administrasi dipercepat. Ia menjelaskan apabila proses bisa efisien dan cepat bisa mendorong KKKS untuk lebih ramai berinvestasi di Indonesia.
"Pokoknya sesuai aturan. POD yang udah diapprovel, segera saja dikerjakan. Terus kalau gak ekonomis, gak dikerjain, pindah ke GS, lalu minta diskresi, langsung selesai kok," ujar Djoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
