REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Teknologi Energi Nuklir Badan Teknologi Nuklir Nasional (Batan) Suryantoro mengatakan, Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Ia meyakini, pembangkit listrik tenaga nuklir dapat mengatasi persoalan rendahnya elektrifikasi di daerah itu.

"Kalbar membutuhkan adanya PLTN untuk mengatasi masalah kelistrikan yang masih rendah dan juga menginginkan pasokan listrik yang bersih, salah satunya dengan memanfaatkan PLTN," ujar Suryantoro usai pembukaan diskusi kelompok terfokus di Tangerang Selatan, Banten, Selasa.

Selain untuk mengatasi masalah kelistrikan yang masih rendah, pembangunan PLTN tersebut juga bertujuan untuk mengolah sumber daya alam bauksit yang banyak di daerah itu. Saat ini, bauksit tersebut ditambang dan langsung dijual. Pihak pemerintah daerah menginginkan agar bauksit tersebut diolah menjadi alumina dan kemudian aluminium.

"Untuk proses pengolahan itu membutuhkan energi yang besar. Energi itu didapatkan dari PLTN," jelas dia.

Suryantoro mengatakan, PLTN yang akan dibangun berupa prototipe atau purwarupa dengan kapasitas 100 MW. Proses pembangunannya akan dimulai pada 2020 hingga 2024.

Pihak Batan, menurut Suryantoro, mendukung pembangunan PLTN tersebut dalam bentuk dukungan teknis mulai dari evaluasi tapak hingga pembangunan PLTN. Menurut dia, purwarupa PLTN komersil tersebut merupakan hasil riset yang dikembangkan oleh Batan dan menjadi salah satu prioritas riset nasional ke depan.

"Saat ini hasil riset harus dalam bentuk purwarupa, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat."

Sebelumnya, hasil survei menunjukkan sekitar 87 persen masyarakat Kalimantan Barat mendukung pembangunan PLTN di daerah tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika