REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) menyatakan ketertarikannya untuk melakukan pengembangan properti di ibu kota baru. Hanya saja untuk tahap awal, pengembangan properti bakal difokuskan untuk pembangunan hunian Aparatur Negeri Sipil (ASN).
Sekretaris Jenderal DPP REI Paulus Totok Lusida mengatakan, prospek pengembangan properti di ibu kota baru akan dilangsungkan usai rancangan detail tata ruang oleh pemerintah diselesaikan. Kemungkinan, tahap awal pembangunan hunian difokuskan kepada ASN karena pertimbangan jumlah yang cukup tinggi.
“Yang ASN dulu mungkin, itu kan banyak sekali. Fokusnya di situ dulu,”” ujar Paulus saat dihubungi Republika, Kamis (29/8).
Dalam tahap awal, pemerintah merencanakan pemindahan 600 ribu ASN ke ibu kota baru. Jumlah tersebut merupakan hasil perkiraan dari total 900 ribuan ASN di sejumlah kementerian dan lembaga yang ada saat ini. Pemindahan nantinya bakal dilakukan secara bertahap.
Paulus menambahkan, pembangunan hunian bagi ASN di ibu kota baru juga tak akan dilakukan secara serentak, artinya kesiapan dari segi anggaran dan juga rancangan perlu dihasilkan secara matang. Hanya saja dia memastikan, dalam rangka pembangunan properti di ibu kota baru itu pemerintah mengikutsertakan REI untuk terlibat.
“Jadi kami juga memberi masukan-masukan, kita dilibatkan dalam tim,” ungkapnya.
Terkait dengan investasi yang akan digelontorkan swasta untuk pengembangan properti, pihaknya belum menghitung secara terperinci. Sebagai catatan, Presiden Joko Widodo telah menetapkan lokasi ibu kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kalimantan Timur. Sedangkan total kebutuhan biaya pemindahan tersebut berjumlah Rp 466 triliun.
Dari angka itu, 19 persennya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi langsung swasta maupun BUMN. Rencananya, pembangunan tahap awal ibu kota baru berada di lahan seluas 3.000 hektare dengan total lahan seluas 180 ribu hektare yang ada.
Terkait dengan iklan properti yang dilakukan salah satu pengembang properti raksasa, PT Agung Podomoro Land (APL) Tbk di salah satu media massa sehari seusai pengumuman lokasi pemerintah, hal itu dinilai hanya kebetulan saja. Menurutnya, baik PT APL maupun REI sama-sama tak diberi tahu informasi lokasi oleh pemerintah.
“Kita nggak dikasih tahu lah, wong Pak Bambang (Kepala Bappenas) saja enggak tahu lokasinya sebelum pengumuman itu. PT APL punya lahan di sana, kebetulan saja ngiklan dan bukan direncanakan,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
