REPUBLIKA.CO.ID, MALANG — Presiden Joko Widodo terus mendorong agar kelompoktani dengan skala usaha yang masih kecil-kecil bisa dihimpun ke dalam kelompok besar berbadan hukum membentuk korporasi petani. Model kelembagaan ini diyakini mampu menguatkan skala usaha petani melalui pengelolaan pertanian modern dari hulu ke hilir
Kementerian Pertanian telah mencanangkan 4 lokasi Pilot Project di tahun 2018 sebagai wilayah uji coba model Korporasi Pertanian, salah satunya untuk komoditas bawang merah di Kecamatan Pujon dan Ngantang, Kabupaten Malang. Terpilihnya daerah ini bukan tanpa sebab. Selain memiliki potensi lahan bawang merah yang luas hingga 3 ribu hektar per tahun.
Malang dinilai punya sumber daya petani, penangkar, dan penyuluh yang tangguh. Sehingga layak dipilih untuk uji coba program kawasan berbasis Korporasi Pertanian yang juga menjadi salah satu Nawacita yang dipantau langsung oleh Presiden.
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet, Ida Dwi Nilasari yang ditemui di kantor desa Purworejo, Kecamatan Ngantang Malang mengatakan pihaknya terjun langsung ke lapangan. Tujuannya untuk menyerap aspirasi, informasi serta fakta lapang terkait korporasi bawang merah untuk dilaporkan perkembangannya ke Kepala Negara.
Asisten Deputi Bidang Ketahanan Pangan, Pertanian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Kabinet, Ida Dwi Nilasari (berkerudung) berdialog dengan pengelola korporasi bawang merah.
Ini kegiatan strategis yang dipantau langsung Presiden. Setkab ditugaskan untuk melakukan pengamatan dan penyerapan pandangan terkait arahan presiden untuk program korporasi. "Alhamdulillah di sini sudah terbentuk koperasi bawang merah Maju Sejahtera sejak tahun 2018 dan tetap berjalan sampai dengan sekarang. Sudah tepat apa yang dikerjakan disini,” jelas Ida sapaan akrab wanita kelahiran Banyuwangi ini.
Program kawasan pertanian berbasis korporasi diatur dalam Permentan No. 18 Tahun 2018 yang memungkinkan bantuan modal maupun sarana produksi bisa langsung diberikan mendukung pengembangan kawasan pertanian. Terutama komoditas strategis. Tahun 2019, program korporasi dikembangkan di daerah lain untuk komoditas jagung, pisang, itik, padi, kakao, kedelai, kelapa, lada, dan pala.
"Program ini akan terus berlanjut sampai konsep korporasi bisa direplikasi ke seluruh wilayah Indonesia. Pendanaannya jangan hanya bergantung dari bantuan pemerintah pusat, namun perlu peran aktif daerah melalui dukungan APBD serta swadaya," sambung Ida.
Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Hortikultura, Widodo Heru menjelaskan pihaknya telah mengalokasikan bantuan berupa pengembangan kawasan bawang merah seluas 50 hektar, Sekolah Lapang (SL-GAP dan GHP), pengolahan dan pascapanen, perlindungan (SL-PHT) untuk mendukung Korporasi di Malang. Wadah koperasi yang sudah ada mengelola semua bantuan dengan baik. "Kita kawal terus,” ujarnya.
Menurut Heru kawasan tersebut juga diusulkan untuk diberi bantuan alat dan mesin pertanian dan sarana pengairan dari instansi dan Kementerian terkait.
Kasubdit Bawang Merah dan Sayuran Umbi, Muh Agung Sunusi, menyebut pelaksanaan korporasi bawang merah tahap awal masih difokuskan pada penataan hulu (on farm). "Kita fokus di penataan sistem ketersediaan benih, saprodi dan pengendali hayati. Setelah itu kita akan garap potensi industri olahannya. Target berikutnya, verietas batu ijo yang menjadi kebanggaan Malang dapat diekspor ke mancanegara. Koperasi yang bertugas memperkuat hilirisasinya,” terangnya.
Kabupaten Malang merupakan sentra bawang merah dan aneka sayuran di Jawa Timur. Kecamatan Ngantang dan Pujon terkenal sebagai penghasil bawang merah varietas Batu Ijo. Menurut Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Malang, Heri Suntoro, dengan adanya program pengembangan pertanian berbasis korporasi di daerahnya, pengelolaan agribisnis bawang merah kini menjadi semakin bagus.
“Di sini (bawang merah-red) satu tahun tanam bisa sampai 3 ribu hektar di ketinggian 600-1500 mdpl. Varietas yang cocok ditanam yaitu Batu Ijo, ukuran umbinya cukup besar dengan produktivitas sampai 10 ton per hektar. Pasarnya sudah tersebar ke Sumatera, Kalimantan, NTB, dan NTT. Disini juga sudah mulai menggunakan pestisida hayati ramah lingkungan," terang Heri. “yang masih dirasa kurang yaitu sektor pengolahannya. Dengan sistem Korporasi mudah-mudahan bisa turut berkembang,” lanjut heri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika