REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan tiga kartu baru sebagai medium penyaluran bantuan sosial tidak akan membebani anggaran belanja dalam APBN.
Menurut Sri Mulyani, tiga kartu tersebut justru menjadi medium penyaluran bantuan yang lebih terkonsolidasi. Hal itu karena sebelumnya alokasi bantuan sosial tersebar di pos belanja beberapa Kementerian berdasarkan sektor bantuan tersebut.
Konsolidasi pos-pos bantuan dengan penambahan tiga kartu baru, ujarnya, akan menambah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Adapun tiga kartu baru yang diwacanakan Presiden Joko Widodo jika kelak terpilih kembali untuk 2019-2024 adalah Kartu Sembako Murah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, dan Kartu Pra-Kerja.
"Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menimbulkan suatu ledakan tapi bahkan merupakan sesuatu yang jauh lebih akuntabel karena dana-dana yang selama ini, mungkin terfragmentasi, agar bisa menjadi jauh lebih terkonsolidasi dengan baik," katanya di Jakarta, Senin (25/2).
Sri Mulyani mencontohkan, selama ini di sektor pendidikan terdapat bantuan dalam berbagai bentuk seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, beasiswa dari Kementerian Agama, hingga melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Begitu juga di sektor kesehatan, selama ini ada bantuan melalui PAUD dalam rangka pemenuhan gizi dan bantuan pangan, bantuan imunisasi lewat PKH, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS).
"Maka ini bisa didesain integrasinya yang menurut saya merupakan suatu langkah yang bagus dan akan lebih baik dampaknya," ujar menteri.
Mengenai postur anggaran yang akan disalurkan melalui tiga kartu baru tersebut, Sri Mulyani mengatakan jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan belanja fiskal negara dalam tahun penganggaran bantuan sosial tersebut.
"Nanti berdasarkan evaluasi terhadap berbagai macam program dan anggaran, itu suatu langkah awal mengenai bagaimana konsep integrasi dan konsolidasi serta membuatnya menjadi jauh komprehensif dan akuntabel," ujarnya. Sebagai gambaran, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 492,5 triliun atau 20 persen dari APBN secara keseluruhan dan anggaran kesehatan sebesar Rp 123,1 triliun dalam APBN 2019.
Presiden Joko Widodo menyampaikan akan menerbitkan tiga kartu sosial baru tersebut pada Konvensi Rakyat di Sentul, Jawa Barat, pada Ahad (24/2). Di Cilacap pada Senin ini, Presiden Joko Widodo juga menjanjikan anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah, akan memiliki alokasi anggaran yang cukup besar.
Meskipun demikian, Jokowi tidak merinci berapa anggaran yang akan dia siapkan untuk memperbarui kartu sosialnya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
