REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Asian Agri berharap tahun ini pemerintah bisa memberikan lebih banyak lagi kebijakan yang mendukung tumbuhnya usaha kelapa sawit di Indonesia. Kebijakan mandatory kelapa sawit dan juga kesepakatan harga serta kebijakan besaran pungutan iuran ke BPBDKS masih menjadi tumpuan bagi perusahaan.

Direktur Coorporate Affairs, Asian Agri, Fadhil Hasan mengatakan, dengan tekanan global atas kelapa sawit maka perusahaan berharap serapan produk bisa lebih ditingkatkan. Hal ini diharapkan bisa membuat bisnis kelapa sawit setidaknya lebih baik lagi.

"Oleh karena itu, 2019 ini kita berharap akan ada perbaikan dari sisi harga, lingkungan, kebijakan. Kita juga harus punya ketegasan pemerintah terutama pada kebijakan yang diskriminatif, seperti Rate 2 ini. Pemerintah sepakat akan membawa ini ke Doble WTO. Tapi diluar itu kita berharap akan ada perbaikan harga. Kemudian kita juga harus melakukan langkah yang sistematis," ujar Fadhil di Plaza Indonesia, Kamis (31/1).

Direktur Suistanibility Relation Asian Agri, Bernard A Riedo juga menjelaskan saat ini pasar dalam negeri sendiri sangat terbantu dengan adanya mandatori B20 setidaknya hal ini bisa membuat serapan domestik sebesar 30 persen dari produksi nasional bisa tertangani.

Namun, Bernard melihat potensi peningkatan serapan dalam negeri ini bisa naik hingga 40 persen apabila melihat kewajiban serapan B20 pada tahun ini yang dipatok sebesar 6,1 juta ton.

"Angin segar buat kita apabila jika ditambah dengan kebijakan B30. Maka harapannya serapan dalam negeri bisa juga menambah," ujar Bernard.

Sebab, perusahaan kelapa sawit hanya bertumpu pada sektor itu. Meski memang produk turunan kelapa sawit juga bertumpu pada sektor konsumsi. Hanya saja, kata Bernard di sektor konsumsi tidak ada potensi penambahan.

"Konsumsi untuk Food sektor untuk minyak goreng selalu sejalan dengan GDP l. Jadi volume 6-7 juta ton. Konsumsinya. Itu nggak akan kemana-mana," ujar Bernard.

Ikuti Whatsapp Channel Republika