REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten berencana melepas sahamnya di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Pemprov Jawa Barat (Jabar) pun menyatakan siap membeli saham yang akan dilepas itu.

Saat dikonfirmasi ke Bank BJB, Corporate Secretary Bank BJB M Asadi Budiman membenarkan kabar tersebut. "Betul rencananya begitu," katanya kepada Republika.co.id, Selasa, (11/12).

Hanya saja, kata dia, dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang baru digelar hari ini, hanya dibahas mengenai keberminatan. Tepatnya terkait minat Pemprov Jawa Barat untuk membeli saham Pemprov Banten.

"Ada pun prosesnya, akan mengikuti ketersediaan anggaran serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi diskusi yang dilakukan tentunya lebih relevan antara calon pembeli dan penjual," jelas Asadi.

Perlu diketahui, Pemprov Jawa Barat menegaskan siap membeli 100 persen saham milik Pemprov Banten. Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mendiskusikannya lebih lanjut, karena banyak pihak pula yang ingin membeli saham tersebut.

"Dikarenakan yang lain berminat kita bahas dulu dengan dewan," kata pria Ridwan Kamil yang biasa disapa Emil itu. Dirinya menjelaskan, alasan Pemprov Banten melepas sahamnya di Bank BJB karena provinsi tersebut saat ini sudah memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD) sendiri.

Ia melanjutkan, dalam RUPS Luar Biasa Bank BJB, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat tidak setuju atau menolak nama Banten dihilangkan meski nantinya Pemprov Banten tidak lagi menjadi salah satu pemilik Bank BJB. "Jadi pas di-voting kami tidak ikut voting sesama Banten kesimpulannya mereka tetap namanya pakai nama Bank Jawa Barat dan Banten sampai di waktu yang mereka tentukan sendiri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika