REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya mempercepat penyelesaian tahapan proses divestasi PT Freeport Indonesia sebelum akhir 2018. Menurut Gubernur Papua Lukas Enembe, Presiden menekankan agar jajarannya berhati-hati dalam melakukan proses divestasi saham Freeport.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan agar tak ada penumpang gelap dalam proses divestasi saham Freeport ini. "Presiden menekankan, harus kita hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas," kata Lukas usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11).
Hal ini terkait adanya skandal 'Papa Minta Saham' yang pernah terjadi dan melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Dalam skandal tersebut, Setya Novanto juga mencatut nama Presiden Jokowi.
"Jadi Presiden tidak menginginkan seperti itu. Proses negosiasi tidak boleh ada orang lain masuk dengan cara seperti itu. Ini buat Indonesia, 51 persen milik pemerintah Indonesia," ujar dia.
Lebih lanjut, Lukas menyampaikan percepatan proses divestasi ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk segera mengambil alih 51 persen saham PT Freeport dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Papua. Sehingga Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimiki dapat memiliki 10 persen saham.
Presiden pun memerintahkan percepatan proses divestasi ini harus segera selesai sebelum Desember 2018. "10 persen. Sesuai dengan kesepakatan kita awal. Pemda Papua 3 persen dan Pemkab Mimika 7 persen," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
