REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Desa Cikancana di Kabupaten Cianjur menjadi desa yang pertama menerima program Bantuan Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA) oleh Kementerian Pertanian. Sedikitnya, 10 ribu batang tanaman disiapkan khusus untuk desa ini.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Suwandi saat ditemui di Desa Cikancana, Senin (23/4). Tahun ini, program BEKERJA menyasar 1.000 desa di 100 kabupaten yang tersebar di 10 provinsi dengan total mencapai 7.000 hektare atau sedikitnya lima juta batang tanaman. "Anggaran hampir Rp 1 triliun untuk tanaman sayuran dan buah. Semua fokus juga untuk tangani kemiskinan," kata dia.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan, program BEKERJA mencakup jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang merah termasuk untuk jangka pendek karena dapat dipanen dalam hitungan bulan. Bantuan berupa ayam petelur untuk jangka menengah sedangkan tanaman tahunan merupakan bantuan jangka panjang seperti kopi, mangga, durian dan lainnya.

Masing-masing rumah tangga nantinya akan menerima lima hingga 10 batang tanaman. Bukan hanya bercocok tanam tanaman keras, Amran meminta masyarakat bisa membentuk suatu kluster yang dibangun berdasarkan agroklimat dan kultur masyarakatnya. Idealnya diperlukan 1.000 hektare untuk satu klaster, setara dengan 20 ribu  hingga 25 ribu rumah tangga atau lima kecamatan.

Klaster ini nantinya didorong untuk kemudian menjadi suatu industri. "Setelah dibentuk industri diharapkan ada prosesing yang baik setidaknya dengan pengemasan," ujarnya.

Untuk itu, bantuan tanaman yang diberikan pun harus seragam. Amran menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir karena tanaman yang diberikan merupakan kualitas ekspor sehingga akan menarik banyak minat swasta membelinya. Durian, menjadi salah satu tanaman keras yang potensial dan dinilai sesuai dengan kultur warga Desa Cikancana.

Untuk memastikan program tersebut bisa tepat sasaran, Kementan membentuk tim yang langsung turun ke lapangan untuk penerapannya. Terdapat sejumlah provinsi prioritas sebagai awal yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. "Menggunakan data yang sudah ada, Kementan akan fokus pada mereka yang benar-benar membutuhkan, karena datanya sudah ada. By name, by address," ujar Amran.

Ikuti Whatsapp Channel Republika