REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan membuat Satgas Pelaksana Pengalihan Alat Tangkap Perikanan guna membantu nelayan mengganti alat tangkap yang lebih ramah lingkungan.
"Kita namakan Satgas Pengalihan Alat Tangkap, ini hanya internal saja," kata Susi Pudjiastuti di kantor KKP, Jakarta, Kamis (18/1).
Menurut dia, mulai Kamis ini direncanakan akan dibentuk satgasnya yang diharapkan tidak lagi berdasarkan mekanisme birokratis yang kaku.
Dalam satgas tersebut terdiri dari berbagai unsur seperti dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perikanan Tangkap, TNI AL, Satgas 115, serta kepala daerah. Satgas Pengalihan Alat Tangkap Perikanan tersebut kemungkinan bakal diketuai oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Widodo.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara menepati janjinya untuk bertemu dengan perwakilan nelayan di Jakarta, Rabu (17/1), yaitu dengan Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santosa, dan nahkoda kapal, Rasmijan. Mereka hadir bersama Bupati batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Sedangkan Presiden saat pertemuan didampingi Menteri Susi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja. Pertemuan itu berlangsung dengan dibarengi aksi damai ribuan nelayan dari berbagai daerah di depan Istana Merdeka, dari Rabu pagi hingga siang hari.
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan adalah pemerintah memberi kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang. "Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal," kata Presiden Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
