Rabu 17 Jan 2018 14:36 WIB

Pemerintah Tawarkan Swasta untuk Kembangkan Kereta Api Medan

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Gita Amanda
Kereta Api Railink tujuan Medan berangkat dari Stasiun Kereta Api Bandara di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (18/8).
Foto: Antara/Septianda Perdana
Kereta Api Railink tujuan Medan berangkat dari Stasiun Kereta Api Bandara di Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (18/8).

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan pemerintah membuka peluang keterlibatan swasta untuk bisa mengembangkan kereta api medan. Pengembangan ini mulai dari tambahan jalur baru dan pengembangan stasiun.

Sri Mulyani menjelaskan untuk anggaran tahap pertama pembangunan kereta api elevated atau kereta api layang Medan - Kualanamu  ini sudah selesai dikucurkan. Saat ini pemerintah tinggal menunggu proyek ini rampung dibangun. Hanya saja, apabila hendak ada pengembangan stasiun, penambahan kapasitas dan penambahan track ke jalur lain Sri Mulyani mengajak keterlibatan swasta.

 

"Dari segi pembiayaan tidak ada kendala, ini tahun 2018 sudah hampir selesai. Apabila ada tambahan seperti untuk meningkatkan kapasitas ada baiknya kita untuk melibatkan pihak swasta dengan skema KPBU," ujar Sri Mulyani di Stasiun Medan, Rabu (17/1).

 

Sri Mulyani menjelaskan keterlibatan swasta ini selain bisa meningkatkan geliat ekonomi swasta juga untuk mengurangi beban anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Sri Mulyani menjelaskan anggaran Kementerian Perhubungan sangat terbatas sehingga kalau hanya untuk pengembangan pihaknya membuka keterlibatan swasta.

 

"Karena anggarannya perhubungan sangat terbatas. Namun bisa membangun lebih banyak apabila melibatkan swasta. Hanya pembiayaan dapat kita pikirkan. LRT salah satu yang kita bayangkan di Medan sebagai calon proyek yang dapat menggunakan skema KPBU (Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha)," kata Sri Mulyani.

 

Kereta api elevated Medan Kualanamu ini sendiri dibangun dengan anggaran pemerintah melalui skema Surat Berharga Syariah Negara. Pemerintah menerbitkan obligasi syariah senilai Rp 2,8 Triliun. Selain itu pembangunan ini juga dipasok olehAnggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 454 miliar.

 

 

 

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement