REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menggunakan sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun guna menambal pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Dalam Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (3/7/2025), Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyampaikan bahwa pemanfaatan SAL tersebut akan digunakan untuk tiga hal yakni penurunan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), pemenuhan kewajiban pemerintah atau belanja prioritas, serta pembiayaan defisit anggaran.
Menanggapi persetujuan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan apresiasi dan menjelaskan bahwa alokasi penggunaan SAL akan ditentukan berdasarkan pemantauan terhadap belanja dan pendapatan negara sepanjang semester kedua 2025.
“Semuanya kita lihat di semester kedua. Prognosa dari belanja dan pendapatan kami monitor terus. Jadi nanti tergantung dari defisit yang akan terjadi. Tapi paling tidak, sudah mendapat persetujuan, sehingga kami bisa punya pilihan,” kata Sri Mulyani saat ditemui usai rapat.
Sebelumnya, dalam rapat pada Selasa (1/7), Sri Mulyani mengusulkan penggunaan sebagian SAL seiring dengan pelebaran defisit anggaran 2025. Outlook defisit diperkirakan melebar menjadi Rp662 triliun atau setara 2,78 persen dari produk domestik bruto (PDB), dari target awal Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.
Pelebaran defisit ini terutama disebabkan oleh potensi tidak tercapainya target penerimaan negara. Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara hanya mencapai Rp2.865,5 triliun atau sekitar 95,4 persen dari target sebesar Rp3.005,1 triliun.
Dengan proyeksi defisit yang melebar, penggunaan SAL dinilai sebagai strategi pembiayaan yang dapat mengurangi beban utang baru melalui penerbitan SBN. “Dengan penggunaan SAL, ini akan membantu menjaga keseimbangan fiskal dan mengurangi tekanan terhadap pembiayaan melalui surat berharga negara,” tutur Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika